HARIANHALUAN.ID – Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh meminta Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar melahirkan program kongkrit dalam upaya menghidupkan serta memperkuat kembali peran fungsi koperasi di Sumatra Barat (Sumbar).
“Sebagai gagasan besar Founding Father Bung Hatta yang merupakan bapak koperasi, seharusnya pemikiran dan konsep koperasi bisa terus hidup dan berkembang di Sumatra Barat,” ujarnya kepada Haluan, Kamis (15/6/2023).
Rahmat Saleh menyebutkan, matinya ratusan unit Koperasi Unit Desa (KUD) maupun koperasi jenis lainnya di Sumbar, menandakan bahwa program pengelolaan serta pendampingan koperasi yang dijalankan dinas terkait, masih lemah dan belum terlaksana secara konkrit.
Padahal, kata dia, Gubernur Sumbar bahkan telah berulangkali menegaskan kepada dinas terkait agar prinsip-prinsip koperasi yang sutuhnya bisa berjalan di Sumbar dengan baik.
“Jadi Dinas Koperasi dan UMKM seharusnya tidak hanya menyelenggarakan program-program seremonial jangka pendek berupa iven-iven, serta Bimbingan Teknis (Bimtek) di hotel saja,” ucapnya,
Dinas Koperasi dan UMKM, Sumbar, kata Rahmat Saleh, semestinya bisa menjalankan program-program pembinaan, serta pemberdayaan yang benar-benar menyentuh secara real, berefek, serta mampu menunjang Program Unggulan (Progul) Gubernur. Khususnya pada bidang penciptaan 100 ribu entrepreuneurship baru, serta progul bidang pertanian.
“Kita ingin program menghidupkan koperasi yang mati, mengembangkan koperasi yang hidup. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi, jangan menyelenggarakan program-program seremonial di hotel saja,” katanya.
Diketahui, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sumbar mencatat, dari total 192 unit KUD yang ada di seluruh Sumbar, koperasi yang masih tetap eksis aktif hanya berjumlah 64 unit. Sementara sisanya, mati suri lantaran didera berbagai persoalan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Endrizal bahkan menyebut, hampir seluruh KUD di Sumbar, masih terbilang lemah dalam segi pengelolaan. Bahkan tidak jarang, hidup mati koperasi sangat bergantung kepada aneka bantuan yang dikucurkan pemerintah.
“Kelemahan kita saat ini rata-rata KUD masih dadakan, masih banyak dari mereka yang ketergantungan dana bantuan pokir. Kondisi ini tentu sangat jauh dari tujuan dan cita-cita koperasi yang sebenarnya,” ujarnya kepada Haluan, Rabu (14/6/2023).
Ia melanjutkan, terhambatnya perkembangan sebagian besar koperasi pertanian maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumbar, juga dipicu oleh rendahnya kualitas proffesionalisme pengelolaan koperasi oleh pengurus.
Akibatnya, sebagian besar KUD mati suri. Sementara rata-rata KSP lainnya bahkan diketahui mengalami kondisi gagal bayar lantaran kurang maksimalnya upaya penagihan pinjaman yang dilakukan pengurus kepada masyarakat atau peminjam. (*)