HALUANNEWS, PADANG – Puluhan driver ojek online (ojol) se-Kota Padang meleburkan diri dengan massa aksi dari elemen mahasiswa terkait menentang wacana isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu di halaman Kantor DPRD Sumbar pada Senin (11/4/2022).
Pantauan Harianhaluan.id, puluhan orang yang berseragam hijau ala driver ojol ini mulai bergabung dengan ratusan massa aksi lainnya sekira pukul 14.30 WIB. Terlihat di lokasi, mereka juga membawa beberapa poster dan spanduk tuntutan yang di antaranya berisikan protes dan penolakan mereka atas kenaikan harga BBM dan pajak PPN.
Selain itu, dari arah kerumunan driver ojek online, sayup-sayup juga terdengar nyanyian sindiran kepada pemerintah atas naiknya harga BBM dan PPN.
“Naik-naik, BBM naik, banyak resto yang tutup. Naik-naik BBM naik, bensin tak terbeli lagi,” seru mereka serentak.
Selain bernyanyi bersama, mereka juga terlihat secara bergantian berorasi dan menyuarakan protes atas kenaikan BBM, PPN hingga rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kami selaku driver Gojek, hari ini turun ke jalan, karena kami pun turut terdampak dengan kebijakan pemerintah yang semakin hari, semakin menyusahkan,” ujar seorang driver Gojek yang mengaku bernama Alex.
Dalam orasinya, Alex menyebutkan, kenaikan BBM selain berdampak terhadap harga bahan bakar kendaraan operasionalnya sehari-hari, juga berimbas terhadap turunnya orderan dari para pelanggan yang dilayani oleh driver ojek online setiap harinya.
“Bagi kami para driver ojol, kenaikan PPN sangat terasa pengaruhnya terhadap jumlah uang yang setiap hari kami bawa untuk anak istri kami. Saat ini saja restoran sudah sepi, orderan menurun, tapi pemerintah seolah tak mau peduli,” kata Alex dalam orasinya.
Senada dengan itu, driver ojek online lainnya yang mengaku bernama Anto (25) mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, saat ini pemerintahan yang sedang berlangsung, seolah sedang berusaha keras untuk “Memalak” rakyatnya.
Dalam orasinya Anto juga menyebut, tindakan pemerintah untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan, tidaklah mencerminkan keinginan rakyat Indonesia secara keseluruhan, melainkan terkesan dipaksakan dan didalangi oleh oligarki.
“Tidak ada untungnya bagi rakyat Indonesia. Sangat miris, pemindahan ibu kota negara dipaksakan. Untuk membiayainya, pada akhirnya rakyat di pajak macam-macam, padahal ketika pengambilan keputusan rakyat tidak pernah dilibatkan,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, saat ini ratusan massa aksi tengah bergeser ke arah gerbang Kantor DPRD Sumbar yang ada di arah depan Kantor BKKBN Provinsi Sumbar. (*)