PADANG, HARIANHALUAN.ID – Program unggulan penciptaan 100 ribu entrepreneur Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy, hingga saat ini baru mencapai 47.125 orang. Meski demikian Pemprov Sumbar berencana akan terus memacu realisasi program ini sampai akhir masa jabatan Mahyeldi – Audy. Lalu apa yang menjadi kendala program ini?
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Transmigrasi) Sumbar, Ir Nizam Ul Muluk, mengatakan, hingga saat ini jumlah peserta yang telah tergabung dalam program SumbarPreneur telah berjumlah sebanyak 47.125 orang. “Pada program ini setiap peserta diberikan pelatihan keterampilan dasar, difasilitasi perizinan dan diberikan bantuan alat-alat dan permodalan,” ujarnya kepada Haluan Kamis (14/9) saat ditemui di ruangannya.
Ia menjelaskan, program SumbarPreneur adalah gagasan untuk menambah jumlah pengusaha dan saudagar Minang dari kalangan generasi muda atau milenial. Selain menyasar pemuda, program ini juga menyasar para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Sumbar. Berdasarkan data SumbarPreneur yang ada di website resmi Pemprov Sumbar, program ini telah dirasakan manfaatnya oleh sekitar 38.372 orang milenial preneur.
“Program ini telah menciptakan 6.155 orang wanita pengusaha atau Woman Entrepreneur, melibatkan 2.508 unit usaha kreatif dan membantu fasilitasi penerbitan 3.126 izin,” jelas dia.
Nizam Muluk menyampaikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar juga membantu para pelaku usaha rintisan ini dengan dukungan modal dan peralatan. Jumlah bantuan yang telah tersalurkan berjumlah 672 unit. Ia menjelaskan, sebelum menerima sejumlah manfaat dan kemudahan dari program SumbarPreneur, para peserta akan terlebih dahulu dibekali dengan berbagai keterampilan soft skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja di sejumlah Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Sumbar.
“Di sana (BLK, red) mereka akan dilatih, diberikan keterampilan, diberikan makan minum gratis, dan bahkan diberikan uang saku selama jangka waktu pelatihan yang ditetapkan. Semuanya fasilitas yang diberikan di BLK gratis tanpa dipungut biaya,” ungkapnya.
Sejauh ini, kata Nizam, jumlah peserta yang telah mengikuti berbagai pelatihan yang digelar Disnakertrans Sumbar berjumlah sebanyak 47.035 orang. Sementara jumlah sekolah kejuruan vokasi atau SMK yang telah terlibat, adalah sebanyak 458 sekolah.
Minim Anggaran
Lebih lanjut Nizam Muluk menyebut, program pelatihan kerja bagi para calon Pencari Kerja (Pencaker) selama ini memang masih sangat tergantung terhadap dana Pokok Pikiran (Pokir) yang dikucurkan oleh para anggota DPRD Sumbar maupun Kabupaten Kota .
Sebab menurut dia, per tahunnya Disnakertrans Sumbar hanya mendapatkan pagu anggaran sebanyak Rp30 miliar. Meski sekilas jumlahnya besar, namun Rp 23 miliar diantaranya, habis dibayarkan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai dan operasional.
“Anggota saya berjumlah 178 orang. Eselon III 10 Orang dan memiliki 7 UPTD di seluruh daerah. Sementara dana yang bisa digunakan untuk program, paling hanya sekitar Rp3,5 miliar,” ungkap Nizam membeberkan pagu anggaran dinas yang ia pimpin.
Anggaran penyelenggaraan program-program penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru yang sangat minim sekali ini, sebut Nizam, bagai langit dan bumi dengan anggaran di sektor pendidikan yang menjadi hulu dari sektor ketenagakerjaan.
Dijelaskannya, anggaran sektor pendidikan telah ditetapkan sebesar 20 persen dari total APBD Sumbar, sementara anggaran bagi Dinas Tenaga Kerja Sumbar sendiri nyatanya sangatlah minim sehingga tidak mungkin untuk meng-cover seluruh biaya pelatihan.
Minimnya anggaran yang bisa digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan ini, menurut Nizam, juga cukup menyulitkan bagi Disnakertrans untuk menertibkan perusahaan-perusahaan nakal yang tidak mempunyai skala upah minimal sesuai dengan Upah Minimal Provinsi atau UMP.
“Makanya kebijakan saya untuk menaikkan UMP Sumbar sebesar 9,15 persen kemarin yang menjadi tertinggi di Indonesia itu, banyak ditentang para pengusaha atau cukup merugikan juga bahkan bagi Pemprov Sumbar sendiri yang cukup kesulitan membayar upah pekerja outsourcing ,” terang dia.
Birokrat senior Pemprov Sumbar ini mengutarakan, kondisi ketenagakerjaan Sumatera Barat dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia saat ini, bahkan telah diakui kondusif oleh Polda Sumbar dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Namun dalam penindakan perusahaan nakal ini, diakui Nizam, dirinya kadang acap kali harus berada dalam posisi yang serba dilematis. Di satu sisi ia diharuskan untuk mengawasi perusahaan agar tidak merugikan para pekerja.
Namun di lain sisi, Disnakertrans Sumbar juga mesti bisa menjaga kondusifitas iklim investasi. “Jadi makanya selaku kepala dinas saya memang harus benar-benar berhati-hati dan mesti bijaksana dalam bertindak dan mengambil kebijakan,” tutur dia. (h/fzi)