PADANG, HARIANHALUAN.ID — Direktur Sustainable Development Goals (SDGS) Universitas Andalas (UNAND), Prof. Dr Elfindri, menilai, berdasarkan berbagai teori dan studi literatur, succes rate janji-janji kampanye para politisi di berbagai dunia, apalagi indonesia, biasanya tidak akan lebih dari angka 10 persen.
“Maka jika katanya akan ada penciptaan 100 ribu entrepreneur baru, pertanyaannya sampai sejauh ini sudah sebanyak apa yang diciptakan? Jika 100 ribu, berarti harus ada sejuta orang peserta pelatihan agar target itu tercapai,” ujar kepada Haluan Kamis (14/9).
Guru Besar Ekonomi UNAND ini menerangkan, janji politik penciptaan wirausaha baru, semestinya bisa terlihat secara kongkrit dari segi kebijakan atau policy yang telah dieksekusi selama ini.
Program penciptaan wirausahawan baru, lazimnya berbentuk kegiatan upgrading peningkatan keterampilan, reskilling, training of training (TOT), pendampingan pelaku usaha, memperkuat sistem kelembagaan, fasilitasi regulasi perizinan, dukungan modal dan lain sebagainya.
“Jadi, programnya harus lengkap. tidak bisa hanya dengan menyelenggarakan sekali dua kali pelatihan-pelatihan di tahap kognitif atau pemahaman tanpa pendampingan saja,” ucapnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program penciptaan wirausahawan baru, tidak bisa dilihat secara instan dalam waktu singkat. Program ini butuh waktu yang panjang untuk membuktikan kesuksesannya.
Namun hingga sejauh ini kata Elfindri, program penciptaan 100 ribu entrepreneur baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar ini, tidak seperti halnya program seribu pekerja kapal yang sedang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pariaman.
Dijelaskannya, di Kota Pariaman, Pemko setempat memagangkan calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan untuk bekerja di kapal-kapal penangkap ikan.
Langkah yang cukup kongkrit ini, sayangnya belum terlihat sama sekali pada Progul penciptaan 100 ribu wirausahawan besutan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Mahyeldi-Audy.
“Saya kira Pemprov perlu masuk ke pasar kerja. Baik itu sebagai pekerja upahan, atau pekerja Second Employee diluar sistem upah. jadi program 100 ribu entrepreneur baru yang dimaksud itu, perlu masuk ke lini ini,” jelas dia.
Menurut Elfindri, salah satu janji kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di Pilgub Sumbar 2019 lalu itu, mesti bisa diukur dengan target -target capaian tertentu.
“Misal berapa jumlah target petani milenial, apa langkah penguatan legalitas usaha mereka, instrumen penguatan nilai tambah dan marketingnya bagaimana. Artinya tidak hanya dari segi supply atau jumlah, Namun juga kemana arah Demandnya,” ucapnya.
Lanjut ia sampaikan, program penciptaan wirausahawan baru yang sedang digaungkan Pemprov Sumbar, juga perlu memaksimalkan modal-modal investasi yang mungkin bisa masuk dari para perantau Minang yang berada di luar daerah.
Upaya ini dinilai lebih masuk akal lantaran para perantau pasti memiliki rasa keterikatan yang begitu kuat dengan Sumatra Barat sebagai tanah kelahiran mereka.
Selain langkah itu, lanjutnya, momentum rampungnya Perda tanah ulayat yang disebut-sebut sebagai biang macetnya investasi Sumbar, seharusnya bisa menjadikan tanah ulayat sebagai salah satu faktor produksi yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat.
“Hadirnya perda tanah ulayat mesti bisa mendorong penciptaan padang rumput gembala ternak, menghidupkan lahan tidur, integrated farmer dan sebagainya. Artinya, tanah ulayat tidak boleh menjadi lahan tidur. tanah-tanah itu mesti produktif,” pungkasnya. (h/fzi)