PADANG, HARIANHALUAN.ID — Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat, mengapresiasi langkah Japan International Coorporation Agency (JICA) yang telah memutuskan mengalihkan trase I jalan tol Pangkalan-Payakumbuh ke lokasi lain yang lebih baik dan tidak mengganggu aspek sosio kultural masyarakat.
Dewan Pakar Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang juga merupakan Ketua KAN Nagari Koto Tangah Simalanggang, Prof. Dr. Drs. H. Alwen Bentri, M. Pd. Dt. Lelo Anso menyebut,keputusan JICA merupakan cita-cita yang selama ini telah diperjuangkan oleh para pemangku adat di lima nagari.
“Saya adalah pemuka adat di salah satu nagari yang akan dilalui jalan tol. Saya terlibat langsung dan tahu persis apa yang terjadi selama ini, Alhamdulillah, JICA mempertimbangkan nasib masyarakat dan hak ulayat yang akan tergusur,” ujarnya kepada Haluan Kamis (21/9).
Alwen Bentri Dt Lelo Anso menegaskan, masyarakat di lima nagari terdampak rencana pembangunan jalan tol Payakumbuh-Pangkalan, sejak awal tidak menolak kehadiran jalan tol. Mereka hanya meminta trase yang akan melintasi kampung halaman mereka dialihkan ke lokasi lain
“Kami tidak menolak jalan tol. kami hanya minta pengalihan trase. Kemudian kami juga tidak alergi terhadap investasi yang menguntungkan dan tidak akan merusak tatanan adat dan budaya Minangkabau yang ada di tanah kami,” ucapnya.
Menurut Alwen Dt Lelo, keberadaan tanah ulayat yang telah ditempati dan diwariskan oleh masyarakat yang berasal dari berbagai suku di lima nagari terdampak jalan tol adalah harta yang tidak ternilai harganya. Rata-rata masyarakat di sana selama ini telah menjadikan tanah ulayat sebagai sumber penghidupan. Atas dasar itu, keberadaan tanah ulayat atau tanah pusako, wajib dijaga untuk keberlangsungan generasi selanjutnya.
“Pusako tinggi adalah identitas kebanggan masyarakat Minang. Jika Pusako telah hilang, sako, gelar adat, dan perangkatnya juga akan hilang. Hilang pusako habislah sako. Kita tidak ingin itu semua terjadi,” tegasnya.
Alwen Bentri yang ternyata juga merupakan akademisi dari Universitas Negeri Padang (UNP) ini meyakini, persoalan penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan jalan tol, yang akan melintasi tanah mereka, sebenarnya hanyalah persoalan komunikasi dan cara pandang saja,
Di satu sisi, sebut dia, semua pihak mesti memakai frame yang sama bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol sangat penting bagi Sumbar. Namun di sisi lain, masyarakat luas juga harus diajak untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai, adat, budaya, dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat hukum adat Minangkabau. “Oleh karena itu, kerjasama antara pemimpin fungsional di tengah masyarakat, niniak mamak dan pemimpin formal di pemerintah daerah harus saling berkomunikasi, kerjasama, memahami, dan tidak memaksakan kehendak,” ucapnya.
Ia membeberkan, lima nagari yang awalnya direncanakan bakal dilintasi oleh trase jalan tol Payakumbuh Pangkalan, diantaranya adalah Nagari Gurun, Lubuak Batingkok, Koto Tangah Simalanggang dan Nagari Taeh Baruah. Kelima nagari tersebut, adalah daerah padat penduduk yang di dalamnya ada sawah, Rumah Gadang suku dan kaum, ladang, kebun dan bahkan pandam pakuburan yang milik ulayat nagari, Suku dan Kaum,
“Sangat banyak masyarakat yang selama ini datang menangis kepada saya. Mereka sangat takut bila harus tergusur dan terusir dari tanahnya. Kepedihan inilah yang tidak dirasakan para pejabat tinggi jika pembangunan ini tetap berjalan,” ungkapnya.
Namun demikian, Alwen Dt Lelo mewakili masyarakat di lima nagari, menyampaikan ungkapan terima kasih atas keputusan JICA yang akhirnya mengabulkan permintaan mereka untuk mengalihkan trase jalan tol ini ke daerah yang lebih tidak mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
“Apa yang terjadi dan telah kami alami ini hendaknya menjadi pelajaran bagi pemerintah agar mengikut sertakan masyarakat dan para pemilik tanah yang ada di rencana lokasi trase jalan tol yang baru,” pungkasnya. (h/fzi)