HARIANHALUAN. ID – Tim penilai melakukan visitasi dan prapenilaian dokumen administratif usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di UPTD BKOM Pelkes Provinsi Sumbar, Rabu (25/10).
Koordinator bagian BUMD dan BLUD Biro Perekonominan Sekda Prov Sumbar, Abdhul Aziiz Usman menyatakan hasil kunjungan lapangan dan pleno hari ini, menyimpulkan UPTD BKOM Pelkes Sumbar Layak jadi BLUD secara teknis dan administratif.
Abdhul Aziiz menambahkan penilaian administratif ini merupakan yang kedua kali dilakukan. Sebab tahun lalu masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Khususnya penyediakan sarana prasarana, SDM dan rencana kerja untuk peningkatan pelayanan.
“Tapi alhamdulillah, pada penilaian kedua ini semuanya sudah ditindaklanjuti oleh BKOM Pelkes. Kita menilai produk atau jasa layanan dan prasarana yang dimiliki jauh peningkatannya sehingga memang layak untuk dikelola menjadi BLUD,” ujarnya.
Dari hasil kunjungan ke masing-masing layanan, kamar-kamarnya sudah bersih, baik dan saran pendukung juga sudah baik. Sehingga hasil pleno menyatakan sudah layak.
Terkait SDM saat ini memang masih kurang, tapi informasi dari Dinkes Sumbar dan Kepala BKOM Pelkes akan ada tambahan.
“Mudah-mudahan bisa terealisasi 2024,” ucapnya.
Adapun yang masih catatan diantaranya terkait tingkat omzet yang bisa diperoleh nantinya jika sudah BLUD.
“Kita paham tentu berproses kita juga mendorong agar merencanakan lebih baik dan kongkrit sehingga 2024 menargetkan secata tepat,” ujarnya.
Kemudian Ia juga mengapresiasi terkait sudah terjalinnya dukungan eksternal. Yakni dengan ada jaringan kerjasama yang sudah dibentuk dengan provinsi lain.
Meski dinyatakan secara teknis layak jadi BLUD. Dikatakannya lagi, tahap ini baru prapenilaian secara administratif. Tim penilai memberi waktu dua minggu untuk memperbaiki dokumen secara sempurna.
“Kemudian kalau sudah sempurna maka kita ajukan ke biro hukum untuk diajukan ke Kemenkumhan. Selanjutnya akan dikembalikan ke Perekonomian Sekdaprov Sumbar, kalau ada perbaikan akan diperbaiki kemudian baru ke Kemendagri,” ujarnya.
Dengan masih adanya beberapa alur yang mesti dilewati, Abdhul Aziz menyebut tidak bisa diprediksi berapa lama SK BLUD BKOM Pelkes Sumbar akan keluar.
“Jadi ini rangakain proses yang kita lakukan. Mulai dari penilaian subtantif, penilaian teknis, penilaian administratif. Setelah itu akan ada harmonisasi rancangan peraturan Gubernur yang akan diajukan ke kemenkumham lalu ke kemendagri. Setelah keluar baru keluar SK penerapan BLUD nya. Estimasinya belum bisa diperkirakan berapa lama,” tuturnya.
Sementara itu Kepala UPTD BKOM dan Pelkes Provinsi Sumbar, Afando Ekardo mengatakan kunjungan tim penilai dan visitasi bertujuan untuk berkembangnya status BKOM Pelkes Sumbar menjadi PPK BLUD.
“Visitasi hari ini dihadiri perwakilan dari 8 OPD. Sebelumnya juga dihadiri Kadinkes Sumbar untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan status menjadi BLUD ini,” kata Afando yang baru menjabat Kepala BKOM Pelkes Sumbar beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, melihat potensi pendapatan dan potensi yang memiliki trend positif untuk perkembangan BKOM Pelkes ini, Ia berharap hasil penilaian pleno tim visitasi bisa menghasilkan keputusan yang sesuai harapan.
Dikatakannya lagi, disamping peningkatan pelayanan yang ada di BKOM Pelkes, peningkatan status ini juga akan meningkatkan pendapatan bagi Pemprov Sumbar. Selain itu juga merupakan bagian Progul Gubernur dan Wagub dalam meningkatkan pelayanan publik dibidang kesehatan.
Afando Ekardo memaparkan sejumlah potensi yang tersimpan di UPTD BKOM Pelkes yang mempunyai 3 gedung, 60 kamar dan 150 bed.
“Potensi kita dari pelatihan, hampir seluruh dinas kesehatan di Kab/Kota melakukan pelatihan di BKOM Pelkes Sumbar. Ada yang 4 hari, 10 hari. Dan sampai Desember ini saja, bisa dikatakan full. Itu baru satu diklat,” ujarnya.
Kemudian potensi pendapatan dari sewa asrama, sewa aula, sewa transportasidan konsumsi. Jadi banyak potensi pendapatan untuk meningkatkan menjadi BLUD BKOM Pelkes Sumbar ini.
Pihaknya juga telah bekerjasama dengan penyelenggara-penyelenggara akreditasi lainnya seperti Bapelkes Batam, Riau, Lampung dalam rangka membuat suatu kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Harapan kita hasilnya objektif dan layak menjadi PPK BLUD, sehingga hasil yang didapatkan akan bersama kita berjuang dan berlari lebih kencang lagi,” ujarnya. (h/yes)