PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat, menyiapkan sejumlah rencana strategis untuk memastikan ketersediaan Supply energi listrik bagi ribuan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sampai saat ini masih belum bisa menikmati listrik selama 24 jam penuh.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatra Barat, Herry Martinus mengatakan, rencana tersebut meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal berkapasitas 6 Mega Watt (MW), serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) berbahan bakar tanaman Kaliandra di Pulau Siberut.
“Terkait dengan upaya pemenuhan ketersediaan listrik di Kabupaten kepulauan Mentawai, kita sudah berkordinasi dengan PLN Wilayah Sumbar. Insyallah di tahun 2024 nanti kita akan mulai membangun PLTS Komunal dan PLTBm di Mentawai,” ujarnya kepada Haluan Minggu (29/10).
Herry Martinus menjelaskan, pembangkit listrik bertenaga matahari berkapasitas enam Mega Watt, bakal dibangun di dua lokasi di Mentawai, yaitu di Tua Pejat, serta Pulau Siberut.
“PLTS berkapasitas 5 Mega Watt dibangun di tua Pejat, serta 1 Mega Watt lagi di Pulau Siberut. Dalam rapat terakhir bersama PLN kemarin, saat ini prosesnya sudah berada pada tahap penyertaan modal negara,” jelasnya.
Selain pembangunan PLTS, lanjut Kadis ESDM Sumbar ini, pihaknya juga tengah menjajaki rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Pulau Siberut bersama pihak ketiga.
Dijelaskannya, PLTBm tersebut akan beroperasi dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) yakninya Wood Chips tanaman Kaliandra sebagai bahan bakar.
Saat ini, investor dari Jepang bahkan telah mulai melakukan pengkajian perkiraan beban listrik serta jumlah kebutuhan bahan bakar EBT yang diperlukan.
“Kajian ini masih sedang dilakukan. Termasuk terkait dengan ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk ditanami Kaliandra sebagai bahan bakarnya. Pembangunan PLTBm ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi ketersediaan listrik Mentawai” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan dirinya telah menyampaikan kendala pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Presiden RI, Joko Widodo saat kunjungan kerjanya ke Sumbar beberapa waktu lalu.
Adapun kendala itu, sebut dia diantaranya adalah keterbatasan akses transportasi antar pulau, infrastruktur darat, ketiadaan jaringan internet serta ketersediaan energi listrik yang belum bisa mencover kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
“Soal sulitnya akses internet dan jaringan telekomunikasi. Alhamdulillah, Presiden bahkan langsung menelpon Menteri Kominfo untuk memberikan perhatian penyediaan tower BTS di Mentawai,” ucap Gubernur Jumat (27/10) lalu.
Mahyeldi juga mengungkapkan, keterbatasan akses jaringan internet, listrik serta transportasi penghubung di Mentawai, juga telah berimbas terhadap aspek pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Mentawai.
“Mengenai percepatan pendidikan di Mentawai, saya sampaikan kepada Presiden bahwa Insyallah dalam waktu dekat kita akan meresmikan Sekolah Filial Jauh untuk jurusan PGSD. Ini sudah saya sampaikan kepada rektor UNP, Insyaallah kita akan membuka jurusan PGSD disana guna mendidik putra putri Mentawai,” pungkas Gubernur. (*)