HARIANHALUAN. ID – BKKBN Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) terus mengebut capaian KB menjelang penghujung tahun ini.
Ketua Tim Kerja KBKR BKKBN Provinsi Sumbar, Rismiati mengatakan pelayanan kontrasepsi sampai dengan September 2023 sudah dilaporkan oleh 97,38 persen fasilitas kesehatan (faskes). Hasilnya untuk jumlah peserta KB aktif (mCPR) sampai dengan September 2023 berjumlah 422.347 orang atau 62,83 persen dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 672.163.
“Target kita 60 persen, capaiannya sudah lebih 62 persen. Alhamdulillah sudah melebihi. Tapi akan kita tingkatkan terus capaiannya dalam dua bulan tersisa ini,” ucapnya.
Selain itu, dengan hasil peserta KB baru sebanyak 82.349 atau 61,24 persen dari target 134.468 orang.
“Kita berharap dalam tempo dua bulan ini seluruh daerah sudah seluruh faskes sudah melapor,” ujarnya kepada Haluan pada kegiatan koordinasi dan evaluasi penggerakan pelayanan KB MKJP serta ayoman komplikasi dan kegagalan di Padang, Kamis (2/11).
Ia menambahkan jenis kontrasepsi yang paling diminati masyarakat adalah suntikan.
“Jenis kontrasepsi yang dominan adalah suntikan sebanyak 42 persen. Dibandingkan tahun 2022, capaian tahun ini mengalami kenaikan trend sejak bulan, Januari 2023,” ujarnya.
Sedangkan tingkat putus pakai (DO) tercatat sejumlah 7,13 persen.
Rismiati juga meminta Kabid KB Kabupaten/Kota untuk mempercepat realisasi dana penggerakan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
“Kalau kendala dari Kabupaten/Kota yang kami terima, belum dilakukan penginputan padahal sebenarnya sudah dilakukan layanan. Diharapkan penginputan bisa dilakukan sesegera mungkin,” katanya lagi.
Ia menambahkan seandainya ada Kab/Kota yang rendah akan dapat sanksi pengurangan dana di 2024.
Adapun Kab/kota yang sangat rendah realisasi dana penggerkaan MKJP nya masih di angka 25 persen dievaluasi via zoom meeting hari ini, yaitu Kota solok dan Kota Sawahlunto.
“Mudah-mudahan rendahnya karena belum diinput bukan karena belum terealisasi,” jelasnya lagi.
Kalau anggaran tidak terserap Kabupaten/Kota akan mendapat hukuman (punishment) oleh pusat dengan dikurangi dana anggarannya di tahun 2024.
“Tujuannya supaya Kab/Kota itu punya inovasi dan sesuai harapan,” ujarnya.
Sementara itu, dr. Ratna Sari dari Dinas Kesehatan Kota Padang yang juga menjadi narasumber pada kegiatan itu menyebutkan penggunaan KB bagi ibu sangat berpengaruh dalam pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) juga penurunan stunting.
“Ibu yang hamil seharusnya dinyatakan sudah layak hamil melalui screening. Apakah itu ukuran LILA, anemi, hipertensi dan kondisi kesehatan lainnya. Kalau belum layak seharusnya ibu ber kb dulu. Jika ber kb dulu, tentu ia tidak hamil saat kondisi kesehatannya tidak bagus. Sehingga kematian tidak terjadi,” ujarnya.
Dikatakannya, saat ini salah satu kendala pemasangan KB karena masih adanya Mitos ditengah-tengah masyarakat.
“Kalau ditanya kenapa tidak mau ber-KB, sangat banyak yang menjawab takut efek samping, masih adanya mitos-mitos dengan KB ini itu efeknya seperti ini pula. Selain itu masyarakat kita masih banyak juga yang berpegang pada prinsip banyak anak banyak rezeki,” ujarnya menutup. (h/yes)