PADANG,HARIANHALUAN.ID — Pencanangan tahun kunjungan wisata ke Sumatra Barat bertajuk Visit Beautiful West Sumatra (VBWS) 2023 yang ditopang oleh strategi digitalisasi media promosi berbasis QR Code, dinilai telah berhasil menggairahkan kembali sektor pariwisata Sumbar yang sempat lumpuh terimbas dampak pandemi Covid-19 lalu.
Namun demikian, sebagai salah satu strategi utama pemerintah daerah Sumbar menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif utama perekonomian, VBWS secara konsep dan strategi, masih perlu terus dibenahi dan disempurnakan di masa yang akan datang.
Pakar Pariwisata dari Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatra Barat, Mochammad Abdi menilai, Pemprov Sumbar lewat Dinas Pariwisata sejauh ini memang telah memaksimalkan penyelenggaraan event pariwisata di seluruh Kabupaten Kota. Langkah itu pun telah diikuti dengan pemaksimalan penggunaan media branding promosi Digital Book berbasis QR Code.
“Namun dari segi sinergitas dengan Kabupaten Kota, asosiasi pelaku usaha hingga pemaksimalan potensi destinasi wisata yang dikelola masyarakat di daerah mungkin masih perlu dilakukan evaluasi,” ujarnya kepada Haluan Jumat (17/11).
Menurut Abdi, VBWS 2023 yang telah di launching secara resmi pada penghujung tahun 2022 lalu, masih belum memiliki kesepahaman bersama dalam hal pengaplikasiannya oleh Pemerintah Kabupaten Kota, asosiasi pelaku usaha pariwisata serta oleh para pegiat wisata di tingkatan tapak.
Hal itu, mengindikasikan belum maksimalnya upaya Pemprov Sumbar khususnya Dinas Pariwisata dalam upaya melibatkan asosiasi pelaku dan industri usaha pariwisata secara kolektif dalam menyukseskan tahun kunjungan wisatawan ke Sumbar bertajuk VBWS 2023 tersebut.
“Belum ada pembagian peran yang jelas antara asosiasi pelaku usaha untuk menyukseksan VBWS 2023. kita tidak tahu PHRI atau melakukan apa, asosiasi Travel Agen lewat ASITA melakukan apa serta asosiasi pelaku usaha lainnya melakukan apa,” ucapnya.
Abdi menegaskan, keberadaan asosiasi industri pelaku usaha pariwisata, sejatinya merupakan bagian penting yang harus dilibatkan dan dimanfaatkan dalam upaya memaksimalkan program VBWS 2023.
Untuk itu, pemerintah daerah kedepannya perlu memikirkan formulasi pelibatan seluruh asosiasi industri pelaku usaha secara meyeluruh dan optimal agar dukungan yang diberikan masing-masing asosiasi bagi penyuksesan VBWS lebih selaras dan maksimal.
“Contohnya saja saat Sumbar menjai tuan rumah Event berskala internasional yang selalu dihubungkan dengan VBWS. Namun kita tidak tahu sejauh mana keterlibatan para pelaku industri pariwisata secara kelembagaan. Kedepannya ini perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi,” tegasnya.
Selain pada sisi pelibatan berbagai asosiasi industri pelaku pariwisata Sumbar yang bergerak di bidang akomodasi, transportasi , kuliner dan sebagainya, Abdi juga menilai kesiapan destinasi wisata yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat, juga perlu diperhatikan lebih serius lagi oleh pemerintah daerah.
Sebab pada kenyataannya, perkembangan dan peningkatan kualitas sarana prasarana destinasi wisata yang dikelola masyarakat di daerah, masih sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang.
Kondisi itu menyebabkan masyarakat pengelola di daerah, sering kali tidak berdaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata yang mereka kelola. Akibatnya destinasi wisata semacam itu hanya didatangi sekali oleh wisatawan. Setelah itu mereka tidak pernah kembali lagi.
“Nah, aspek peningkatan kualitas destinasi wisata daerah yang dikelola masyarakat inilah yang penting diperhatikan oleh pemerintah daerah di segala tingkatan. Mulai dari tingkat nagari, Kecamatan, Kabupaten Kota bahkan Provinsi,” kata dia,
Selain itu, Abdi juga meminta dukungan dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD bagi sektor pariwisata tidak hanya berfokus kepada kegiatan pelatihan-pelatihan, Bimtek, studi banding dan sebagainya.
Lebih dari itu, akan lebih efektif lagi jika di tahun 2024 mendatang , dana Pokir para anggota legislatif tersebut difokuskan kepada program-program pembenahan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata yang ada di seluruh daerah.
“Kegiatan pengembangan SDM melalui Bimtek atau pelatihan di Sumbar rasanya sudah kelebihan program. Sementara saat ini, masyarakat pengelola SDM masih memiiki keterbatasan dan kelemahan dalam meningkatan sarana dan prasarana di destinasi mereka,” tutupnya. (*)