Kapolda Sumbar Minta Kelompok NII Lainnya Segera Cabut Ba’iat

JIKA TIDAK AKAN DITINDAK TEGAS

Kapolda Sumbar

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra memberikan keterangannya usai menghadiri prosesi cabut ba'iat mantan NII di Dharmasraya, Rabu (27/4/2022). HUMAS

HALUANNEWS, DHARMASRAYA – Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menyambut baik kepada ratusan masyarakat yang tergabung dengan kelompok jaringan NII tersebut telah mencabut ba’iat.

Teddy mengatakan, pada hari ini adalah iven yang luar biasa dimana di bulan Ramadan saudara-saudara kita yang terpapar aliran Negara Islam Indonesia (NII) atau aliran radikalisme yang bertentangan dengan ideologi bangsa telah menyatakan cabut ba’iat.

“Saudara-saudara sudah saksikan di ruangan ini mereka melakukan cabut ba’iat,” katanya, Rabu (27/4/2022) usai menghadiri prosesi cabut ba’iat mantan NII di Dharmasraya.

Sedangkan untuk selebihnya yang masih terpapar NII, Teddy Minahasa berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya terutama di bulan Ramadhan ini untuk mencabut ba’iat-nya juga.

“Saya memberi kesempatan paling lama tanggal 20 Mei 2022 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, seluruhnya yang terekspos sejumlah 1.125 harus cabut ba’iat,” tuturnya.

Jenderal bintang dua tersebut menegaskan, jika mereka yang masih terpapar NII tidak juga melakukan cabut ba’iat, maka akan dilakukan tindakan tegas.

“Kalau masih ada yang tidak cabut ba’iat, saya akan menerapkan penegakan hukum negara yang sekeras kerasnya,” ucapnya.

Ia menuturkan, Polda Sumbar bersama dengan Densus 88 AT Polri, Danrem dan unsur pemda, serta Forkopimda lainnya sudah sepakat untuk hal tersebut. “NKRI harga mati, Pancasila harus dijunjung tinggi,” ujarnya.

Lanjut Kapolda, terkait ancaman dan bahaya dari radikalisme dalam bentuk apapun sangatlah jelas, karena membuat situasi menjadi distabilitas dan meresahkan masyarakat. “Teror dalam bentuk apapun, dalam eskalasi apapun itu meresahkan masyarakat,” katanya.

Apalagi sebut Kapolda, saat ini akan memasuki Lebaran. Dimana orang Minang memiliki adat, budaya, tradisi mudik. Kemudian dua tahun lalu mudik dilarang oleh pemerintah dan tahun ini diperbolehkan untuk mudik, sehingga pasti pemudik jumlahnya akan melimpah.

“Oleh karena itu jaminan keamanan, ketertiban harus betul-betul bisa kita wujudkan. Terutama oleh jajaran Polda maupun Korem,” tuturnya. (*)

Exit mobile version