PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pakar Pertanian dari Universitas Andalas (UNAND), Dr. Ir Munzir Busniah M,Si menilai, kebijakan pengalokasian 10 persen APBD Sumbar bagi sektor pertanian, sampai saat ini masih belum bisa dirasakan dan dinikmati secara utuh oleh para petani Sumbar.
Arah kebijakan pengelolaan sektor pertanian Sumbar, harus dievaluasi karena masih berfokus kepada aspek produksi serta mengabaikan aspek bisnis yang seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
“Harus ada lembaga bisnis di tingkat petani. Sebab sejauh ini pendekatan kita masih produksi. Sementara pendekatan bisnis di tingkat kelompok tani masih belum terlihat,” ujarnya kepada Haluan Kamis (11/1).
Menurut Munzir Busniah abainya pemerintah daerah terhadap aspek bisnis sektor pertanian tersebut, akhirnya membuat tingginya harga komoditas tani hanya dinikmati oleh pedagang dan tengkulak saja.
“Misalnya saja Jeruk Gunuang Omeh, itu harga di tingkat petani sangat murah. Tingginya harga akhirnya hanya dinikmati tengkulak. Artinya, kita memerlukan pembenahan tata niaga, sehingga petani bisa terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi di pasar,” ujarnya.
Menyikapi situasi ini, pemerintah daerah mesti mulai membuat dan mengaktifkan lembaga-lembaga ekonomi atau bisnis di tingkat petani seperti koperasi atau bahkan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).
“Namun sayangnya, sampai saat ini pun kita masih belum melihat adanya satu pun BUMNag yang memang bergerak serius di bidang pertanian. Ini harus menjadi catatan penting bagi kita,” katanya.
Ia juga menegaskan, membangun sektor pertanian Sumbar, tidak cukup hanya dengan mengandalkan kekuatan pembiayaan dari APBD saja. Pemprov Sumbar perlu lebih menggencarkan lobi-lobi kepada pemerintah pusat.
Sebab kenyataannya, meskipun secara sekilas anggaran OPD bidang pertanian terlihat besar, namun jumlah itu juga mencakup anggaran operasional, biaya perjalanan dinas, rapat-rapat hingga anggaran-anggaran lainnya yang tidak menyentuh langsung petani
“Jika hanya mengandalkan dana APBD, sektor pertanian Sumbat hanya akan jalan di tempat. Saat ini kita butuh lobi-lobi ke pusat terkait pertanian Sumbar, karena dana pokok pembangunan untuk OPD sektor pertanian masih kurang. gubernur dan timnya perlu memperkuat lobby ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (h/fzi)