PADANG, HARIANHALUAN.ID – Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diramaikan dengan calon legislatif (Caleg) pendatang baru. Bahkan, dari beberapa analisa dari pakar menyebut, posisi incumbent atau petahana mulai terancam. Lalu bagaimana tanggapan para petahana menghadapi situasi ini?
Haluan pun berkesempatan berbincang dengan Anggota DPR RI Komisi II, Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si., Datuak Batuah, Kamis (25/1) di Padang. Guspardi Gaus yang merupakan seorang pengusaha ritel dan politikus Indonesia dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 sejak 1 Oktober 2019 ini, kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Dapil II Sumbar pada pemilu 2024. Sebagai anggota dewan yang sudah berpengalaman, ia mengaku selalu berikhtiar dan optimis akan terpilih kembali pada pemilu 2024.
“Sebagai incumbent, saya selalu berikhtiar dan optimistis akan terpilih kembali. Melalui pengalaman dan sumbangsih saya, melalui jejak digital serta melalui segala hal yang sudah saya lakukan untuk masyarakat Sumbar dan Indonesia. Saya rasa dengan segala hal yang bisa dilihat oleh masyarakat, melalui bukti nyata, saya berharap bisa melanjutkan perjuangan karena masih banyak yang perlu dilakukan dan diteruskan ke depannya,” katanya.
Anggota DPR Dapil Sumbar II itu menyebutkan, selama masa jabatannya, ia selalu berusaha menyampaikan aspirasi masyarakat, segala keresahan dan berusaha menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dari seluruh pengalaman selama duduk di DPR RI, ia merupakan anggota DPR RI yang menyampaikan dengan lantang keresahan masyarakat Sumbar. Keresahan itu terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang larangan pengenaan seragam sekolah pada agama tertentu. “Itu saya sampaikan pada saat sidang rapat paripurna. Pada saat saya menyampaikan aspirasi itu, mikrofon saya dimatikan,” ujarnya.
Selain itu, Guspardi Gaus juga memperjuangkan falsafah Adat Minangkabau Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) ke dalam batang tubuh undang-undang Nomor 17 tahun 2022 sehingga falsafah itu resmi menjadi hukum positif di Indonesia. “Itu merupakan karakteristik masyarakat Adat Minangkabau sehingga Perda yang berkaitan dengan ABS-SBK sudah bisa menjadi payung hukum di Indonesia,” tuturnya.
Anggota DPR Fraksi PAN itu juga meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membuat kebijakan tentang tanah ulayat agar tanah ulayat tidak hilang begitu saja akibat investor yang memanfaatkan tanah ulayat menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Permintaan kebijakan tersebut merupakan ikhtiar dalam mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
“Tanah ulayat yang kita miliki itu tidak atas nama seseorang, tapi mewakili kelompok adat yang ada di dalamnya. Jadi saat sudah ada sertifikat, itu akan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk mempertahankan haknya,” ucap Guspardi Gaus.
Ia merupakan Legislator yang melayangkan kritikan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menurutnya, Permen tersebut mengadopsi draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang sebelumnya ditolak masyarakat luas di ranah DPR periode 2014-2019 lalu. Selain itu, dasar hukum dari terbitnya aturan tersebut juga tidak jelas, karena undang-undang yang menjadi cantolan hukumnya belum ada.
Kemudian, Guspardi Gaus juga memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi menjadi ASN karena menurutnya ini merupakan janji pemerintah yang harus ditunaikan.
“Itu yang saya perjuangkan dan akan terus saya perjuangkan,” tuturnya.
Ia juga merupakan legislator yang meraih penghargaan MKD Awards Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sebagai seorang yang berdedikasi menaikkan marwah dan citra serta wibawa lembaga legislatif. “Saya juga menerima penghargaan di ajang The Best Leaders of The Year Padang TV sebagai Legislator tangguh Minang di Kancah Nasional,” ucapnya.
Dikatakannya, untuk terpilih kembali pada Pemilu 2024, dirinya tetap melakukan pendekatan dengan masyarakat, menyapa masyarakat serta menyampaikan program yang akan diperbarui dan akan dilaksanakan pada periode selanjutnya. “Saya berbicara bukan janji, tapi mempersilahkan masyarakat menilai sendiri dengan adanya bukti dan rekam jejak yang jelas. Saya persilahkan masyarakat menilai dan mengevaluasi kinerja saya pada periode sebelumnya,” katanya.
Baginya, menjadi anggota dewan yang berpengalaman dan berpengaruh selama tiga periode bukan lagi ajang umbar janji, melainkan kesempatan untuk terus bisa dipercaya oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keresahan dengan mempersilahkan masyarakat melihat jejak digital seluas-luasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. “Ke depannya saya akan terus berusaha supaya UUD 1945 itu teraplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Anggota dewan harus paham mengenai tugas dan fungsi, tugas dan fungsi itulah yang akan saya lakukan, bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat, melaksanakannya sesuai tugas dan fungsi wakil rakyat,” katanya.
Ia berharap, berdasarkan rekam jejak dan pengalaman yang sudah dilakukan, masyarakat sumbar mampu menjadi pemilih yang cerdas, tidak menjadi pemilih yang asal pilih serta mampu memahami dan memilah wakil rakyatnya dan bukan karena politik uang dan kepentingan sesaat.
Selain Guspardi Gaus, Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar) melalui daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II, Jhon Kenedy Aziz, juga melihat dengan optimis peluang pada pemilu 2024 berdasarkan capaian yang sudah dilakukan selama masa jabatan di Sumbar khususnya Dapil Sumbar II.
“Saya sangat optimis akan terpilih kembali pada Pemilu 2024 yang hanya tinggal hitungan hari lagi berdasarkan segala hal yang sudah saya lakukan dan perjuangkan khususnya di Sumbar II ini,” katanya.
Legislator Fraksi Golkar ini menyebutkan, salah satu kinerja yang harus ia tuntaskan dalam pencalonan 2024 adalah tetap memperjuangkan Embarkasi Haji yang menjadi prioritas anggaran pada tahun sebelumnya. “Embarkasi Haji akan saya optimalkan, saya menganggap itu adalah hutang saya dan saat ini hampir selesai. Ini merupakan salah satu target utama saya nantinya apabila berkesempatan lagi di parlemen dan diamanahkan kembali oleh masyarakat,” katanya.
Selama dua periode duduk di parlemen, ia sudah memberikan sumbangsih kepada masyarakat khususnya Sumbar II berupa membangun beberapa madrasah, membantu pembangunan masjid, mushola dan pesantren, menyalurkan ribuan paket bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako.
“Alhamdulilah sejauh ini, pembangunan instansi pendidikan di Sumbar dan penyaluran bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat menjadi nilai bagi saya dan diterima baik di tengah-tengah masyarakat Sumbar,” ujar Legislator Fraksi Golkar itu.
Selain itu, selama masa jabatannya, ia merealisasikan ratusan bantuan untuk disabilitas, merealisasikan rumah tak layak huni dan rumah sehat terpadu untuk masyarakat Sumbar II. Dirinya juga selalu menyalurkan bantuan untuk korban abrasi dan banjir serta bantuan untuk korban bencana yang pernah menimpa masyarakat Sumbar.
“Saya optimis akan dipilih kembali oleh masyarakat Sumbar khususnya sumbar II, karena menurut saya, saya sudah bekerja dan memberikan sumbangsih yang nyata bukan hanya sekedar janji semata. Saya berharap ini menjadi penilaian dari masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat keterikatannya dengan masyarakat, ia terus melakukan kerja nyata dan mempersembahkan kinerja tersebut kepada masyarakat. Ia juga merupakan legislator yang gemar melakukan aksi nyata dengan turun ke lapangan, melakukan pertemuan dan sosialisasi bersama masyarakat.
“Saya persembahkan hasil kerja kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar memasang baliho sebagai formalitas, namun melakukan pertemuan dengan masyarakat yang tidak kurang dari tujuh titik setiap harinya,” ucap Jhon Kenedy Aziz.
Dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat pada delapan kabupaten kota di Dapil Sumbar II, ia membangun komunikasi intens dengan cara mendengarkan keresahan masyarakat dan menyerap aspirasi serta menggambarkan jalan keluar.
“Saya dengar keseluruhan keluhan dan keresahan masyarakat, bergerak bukan hanya menjanjikan, menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya, tidak membual dengan janji yang tidak sesuai dengan potensi saya. Karena jika itu saya lakukan, masyarakat hanya akan termakan janji dan kepercayaan mereka akan luntur perlahan,” tuturnya.
Dalam ikhtiar pemilu 2024, dirinya berharap akan terpilih dan ditempatkan kembali pada komisi VIII. Ia menyebutkan, apabila dirinya terpilih kembali menjadi anggota parlemen, maka ia akan menunaikan hutangnya, salah satunya melanjutkan pembangunan Embarkasi Haji hingga tuntas.
“Saya akan terus berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, menjadi wakil rakyat yang mampu memahami apa tugasnya, memperjuangkan bantuan sosial lebih banyak lagi. Kemudian bagaimana keluarga penerima manfaat PKH supaya lebih terbantu, dan bagaimana mempercepat lajunya ekonomi melalui program Kementerian Sosial. (h/mg-ipt)