PADANG, HARIANHALUAN.ID — Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat (Sumbar), melalui program Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (Vicra), menggelar aksi pembangunan berketahanan iklim yang inklusif, Selasa (30/1).
“Program ini sebagai perpanjangan tangan bagi kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasi yang sangat berdampak terhadap isu perubahan iklim,” ujar Koordinator Distrik Vicra, Suci Kurnia Sari.
Suci mengatakan, menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak negatif terhadap berbagai sektor, seperti sumber daya air, kelautan dan pesisir, kesehatan, dan sektor pertanian, PKBI Sumbar terus melakukan berbagai upaya. Namun untuk saat ini lebih terfokus pada sektor pertanian, karena menurutnya yang paling berdampak terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini yakni pada sektor pertanian.
“Karena jika sektor pertanian bermasalah akibat perubahan iklim maka akan banyak petani mengalami gagal panen sehingga mereka tidak memiliki pendapatan,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut PKBI Sumbar berusaha meningkatkan kapasitas dan keterampilan kelompok rentan terhadap perubahan iklim agar kelompok tersebut siap dan tangguh beradaptasi bencana iklim yang terjadi secara global ini.
“Kami berharap nantinya ada peraturan kepala daerah terkait perencanaan aksi daerah pembangunan berketahanan iklim yang inklusif. Kemudian, kelompok rentan mampu menyuarakan aspirasi terkait ketahanan iklim,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah PKBI Sumbar, Hidayatul Irwan mengatakan, perubahan iklim merupakan gejala alam yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menyikapi perubahan iklim. Ia berharap Kabupaten Padang Pariaman menjadi role model bagi kabupaten/kota lainnya di Sumbar dalam persiapan menyikapi perubahan iklim. “Kita tidak bisa menganggap fenomena alam ini seperti hal yang lumrah saja, tapi sebenarnya dampak terhadap aspek ekonomi dan kehidupan itu sangat luar biasa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala GAW Bukit Kototabang, Sugeng Nugroho menyebutkan, untuk menyiapkan strategi dalam menyikapi perubahan iklim, dibutuhkan adanya pusat data penilaian tingkat kerentanan. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kebijakan terkait penerapan adaptasi yang sesuai. “Jika kita punya data penilaian tingkat kerentanan maka tidak akan salah ketika menerapkan adaptasi, seperti menerapkan adaptasi penghematan air,” ujarnya.
Ketua Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi) Sumbar, Hermansyah menyebut, kebijakan penanganan perubahan iklim pada sektor pertanian antara lain meningkatkan ketahanan bencana iklim serta pembangunan dengan rendah karbon. Hal ini sesuai dengan program prioritas sektor pertanian. “Selain itu, perlu aksi adaptasi mitigasi sektor pertanian mulai dari varietas padi low emis, pemupukan berimbang, teknologi hemat air,” ujarnya. (h/mg-dna)