PADANG, HARIANHALUAN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar setuju tenaga honorer di lingkungan Pemprov diberikan Tunjangan Hari Raya (THR), selagi sesuai dengan aturan dan keuangan daerah sanggup untuk ini.
“Selagi sesuai dengan aturan dan keuangan kita mencukupi, pastinya kita mendukung untuk diberikannya THR bagi tenaga honorer ini. Kita dorong untuk itu,” ucap Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Daswanto saat diwawancarai, Senin (25/3).
Daswanto berharap, seluruh tenaga honorer di Pemprov Sumbar hendaknya memang bisa mendapatkan THR jelang lebaran nanti. Maka dari itu, ia mendukung Pemprov melakukan kajian untuk ini.
Kajian diperlukan agar bisa dipastikan keuangan daerah sanggup untuk pemberian THR ini. Kemudian untuk memastikan tidak ada aturan yang dilanggar jika hal ini dijalankan.
Lebih utamanya lagi, sambung dia, jika Pemprov akan memutuskan mengeluarkan kebijakan pemberian THR, hal ini harus mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada, mulai dari guru hingga yang bertugas OPD.
“Jika akan diberikan THR, seluruhnya tentu harus menerima. Tidak boleh tebang pilih. Kemudian jangan sampai mengangkangi aturan yang telah ada, karena kita tentu tidak mau, niat kita bagus, tapi setelahnya timbul masalah,” ucapnya.
Daswanto mengatakan, pihaknya mendukung tenaga honorer di lingkungan Pemprov bisa diberikan THR karena ia melihat selama ini keberadaan honorer memang sangat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas di OPD.
“Tak bisa dipungkiri, di seluruh instansi atau OPD yang ada di lingkungan Pemprov tenaga honorer inilah yang banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di OPD yang ada. Sebab dari itu, kita tentu mendukung untuk pemberian THR ini,” tukasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji peluang pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada tenaga honorer dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
“Kita akan lihat dulu dan mengkaji kekuatan fiskal atau kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Sumbar untuk THR tenaga honorer ini,” kata Gubernur Mahyeldi di Padang, Sabtu (23/3). (*)