PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah pusat resmi menambah kuota pupuk bersubsidi untuk Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 120.503 ton. Dengan penambahan tersebut, total alokasi pupuk bersubsidi yang diterima petani Sumbar tahun ini menjadi 359.395 ton.
Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumbar, Ferdinal Asmin mengatakan, penambahan kuota pupuk bersubsidi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2024 ini. Arahan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Surat Kementan RI Nomor: 51/SR.210/M/03/2024 perihal Alokasi Tambahan Pupuk Bersubsidi.
Dalam surat itu disebutkan bahwa volume pupuk bersubsidi tahun 2024 bertambah menjadi 9,55 juta ton, termasuk pupuk organik untuk sembilan jenis komoditas yang dialokasikan pada 34 provinsi.
Untuk di Sumbar, alokasi pupuk bersubsidi bertambah sebanyak 120.503 ton. Dengan rincian, pupuk Urea bertambah sebanyak 48.684 ton, sehingga dari yang sebelumnya sebanyak 68.638 ton menjadi 117.322 ton. Kemudian, pupuk NPK yang sebelumnya 61.111 ton menjadi 130.643 ton atau terjadi penambahan sebanyak 69.532 ton. Lalu, pupuk NPK Formulasi Khusus bertambah menjadi 2.284 ton, dari yang sebelumnya hanya 385 ton.
Ferdinal menyatakan, jika dibandingkan dengan alokasi tahun lalu, dengan penambahan ini, kuota pupuk bersubsidi untuk Sumbar boleh dikatakan meningkat. Pada 2023 lalu, Sumbar dijatah 238.892 ton, dengan rincian, jenis Urea sebanyak 150.549 ton, NPK 77.183 ton, dan NPK Formula Khusus 11.160 ton.
Kendati demikian penambahan kuota pupuk bersubsidi ini belum lagi mampu memenuhi kebutuhan pupuk di Sumbar. Ia menyebut, berdasarkan hitungan-hitungan kasar, untuk pertanian pangan saja, seperti padi dan jagung, Sumbar butuh setidaknya 500.000 ton pupuk. Jadi, kalau hanya mengandalkan pupuk bersubsidi, jelas tidak bisa. Lantaran masih sangat jauh dari kebutuhan petani di Sumbar.
“Di satu sisi, kita tentu patut bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk daerah. Namun di sisi lain, ketersedian pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan, karena belum mampu memenuhi kebutuhan petani kita,” ujarnya kepada Haluan, Kamis (18/4).
Ferdinal menyebut, persoalan pupuk ini sebenarnya bukan persoalan baru. Namun, tak banyak yang bisa dilakukan selain memutus ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi. Pasalnya, pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat setiap tahun memang selalu berkurang. Sehingga, mau tak mau, memang sudah saatnya petani beralih ke pertanian organik dan tak lagi bergantung pada pupuk kimia.
Kemandirian petani inilah yang terus didorong Distanhorbun Sumbar. Dengan terciptanya kemandirian, petani bisa menyediakan pupuk dari sumber daya lokal yang tersedia. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan hingga penyediaan berbagai fasilitas untuk pertanian organik.
Hanya saja, ia mengakui, pertanian organik di Sumbar belum lagi masif. Sebagian besar petani di Sumbar saat ini masih bergantung pada pupuk kimia. Bagaimanapun, menurutnya, peralihan ke sistem pertanian organik ini memang tidak bisa instan dan butuh proses. Masih banyak, ucapnya, petani yang meragukan keefektifan pertanian organik, dan mempertanyakan apakah pertanian organik bisa menghasilkan produksi yang lebih baik.
“Memang harus diakui, petani yang beralih pada pertanian organik di Sumbar masih sangat sedikit. Dari data terakhir yang kami terima, jumlah sekitar 250 hektare. Masih sangat sedikit,” katanya.
Diketahui, Kementan tahun ini menaikkan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Kenaikan ini telah ditandatangani atas instruksi langsung dari Presiden Jokowi. Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman mengatakan, kenaikan jatah pupuk subsidi untuk petani ini dapat dilihat dari ditambahnya anggaran. Anggaran pupuk ditambah sebesar Rp28 triliun, sehingga total menjadi Rp54 triliun. “Kami tandatangani naik volumenya 100 persen per hari ini,” ujarnya saat Apel Siaga di Lapangan Makodam V/Brawijaya Surabaya, Kamis (18/4).
Amran mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya-upaya agar para petani bisa dengan mudah memperoleh pupuk bersubsidi. Selain menambah alokasi pupuk bersubsidi, pihaknya juga telah menyederhanakan aturan bagi petani saat membeli pupuk bersubsidi. Di mana petani cukup menunjukan KTP untuk bisa membeli pupuk bersubsidi.
“Semua distributor, agen pupuk, pengecer, jangan persulit petani. Kalau mempersulit petani langsung kami cabut izinnya. Kedua adalah (pembelian pupuk) cukup menggunakan KTP seperti perintah Bapak Presiden. Itu jangan diubah lagi. Ketiga, mulai hari ini disalurkan pupuk,” ujarnya.
Amran mengingatkan semua pihak agar tidak bermain-main soal pertanian, termasuk dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Bagaimanapun, pertanian menyangkut pangan sebuah negara. Tanpa pangan, keberadaan satu negara dapat terancam. “Kami minta Satgas Pangan aku pastikan ditindak tegas, diberi sanksi berat. Ini soal pangan. Kalau pangan bermasalah, negara juga bermasalah,” ucap Amran.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa penambahan subsidi pupuk tahun ini dilakukan sebagai upaya menjamin ketersediaan untuk petani. “Tahun kemarin hanya 4,7 juta ton, tahun ini akan dikejar ke 9,5 juta ton. Sehingga kepastian pupuk untuk petani betul-betul ada dan disubsidi,” kata Jokowi.
Di sisi lain, dia pun meminta kementerian terkait untuk mengatur tata kelola distribusi subsidi pupuk agar tepat sasaran. Jokowi mewanti-wanti musim tanam mundur karena pasokan langka pupuk.
“Berapa ton yang akan dikirim ke petani kemudian kepastian mengenai timing kapan petani menggunakan pupuk juga itu bisa diatur oleh kementerian. Sehingga betul-betul musim tanam tidak mundur karena pupuk,” katanya. (h/dan)