PADANG, HARIANHALUAN.ID — Anggota DPRD Sumatra Barat (Sumbar) mendesak Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah copot Kadistanhorbun, Febrina Tri Susila. Pasalnya, diduga telah menyunat sekitar 25-30 persen alokasi dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang “dititipkan” di dinas tersebut pada APBD 2024.
Di sisi lain, tuduhan ini dibantah oleh Kepala Distanhorbun Sumbar. Anggota DPRD Sumbar, Afrizal mengungkapkan bahwa dana pokir yang “dititipkan” di Distanhorbun Sumbar berkaitan erat dengan program unggulan (progul) Gubernur Sumbar di sektor pertanian. Oleh karena itu, ia mendesak tindakan tegas dari Gubernur terkait persoalan ini.
“Gubernur mesti mengambil tindakan tegas. Kapan perlu kepala dinas tersebut diganti dengan yang lebih pro rakyat, kalau dipotong sebesar itu berapa lagi yang tinggal untuk masyarakat,” ucap Afrizal, beberapa waktu yang lalu.
Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima dari sumber yang dapat dipercaya, dana pokir anggota DPRD Sumbar yang dipotong tersebut dialihkan untuk biaya cleaning service dan security di dinas terkait.
Apa yang dilakukan tersebut menjadi pertanyaan besar, karena menurutnya, biaya cleaning service dan security semestinya telah masuk dalam biaya tetap yang rutin dianggarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan malah diambilkan dari pokir dewan.
“Kemudian, dari total 25 persen pokir yang dipotong tersebut, di dalamnya ada pemotongan yang dilakukan sebanyak dua kali. Pertama di bidang perencanaan untuk CPCL dan yang kedua di bidang pelaksanaan untuk CPCL. Kalau sekali mungkin masih bisa dimaklumi, tapi jika sudah dua kali tentu perlu kami pertanyakan,” katanya.
