PADANG, HARIANHALUAN.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali melaporkan penambahan jumlah korban meninggal akibat banjir bandang atau galodo yang melanda sejumlah daerah di Sumatra. Hingga Selasa malam (14/5/2024), korban meninggal dunia tercatat 58 orang, sementara korban hilang bertambah dari 27 menjadi 35 orang dalam pencarian.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, untuk keluarga terdampak akibat galodo tersebut berjumlah 1.543 KK dan 33 orang mengalami luka-luka. Pusdalops dan BPBD setempat masih terus melakukan pengkajian dan pemutakhiran data menyusul masih dilaksanakannya proses pencarian dan evakuasi korban.
“Kondisi saat ini masih dalam tanggap darurat, sehingga pertama kami ingin pastikan di lokasi terdampak ini agar kondisi kembali normal jadi alat berat kita ingin memastikan sudah bergerak,” ujar Suharyanto, saat meninjau lokasi terdampak di Bukikbatabuah, Kabupaten Agam.
Selanjutnya, ia menyampaikan, selain pengerahan alat berat untuk membantu menormalisasi kondisi dan pembersihan material banjir dan longsor di area pemukiman, ia juga mendorong agar terus dilakukan pendataan terhadap rumah, yang mengalami kerusakan baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Selain perbaikan sarana dan prasarana, pemerintah juga terus mengupayakan penanganan terbaik bagi para warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana banjir tersebut. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah dengan cara relokasi rumah khususnya yang rusak dan berada di dekat aliran sungai.
Adapun untuk rumah yang mengalami kerusakan akan diberikan bantuan stimulan rumah rusak dengan rincian nilai di antaranya 60 juta Rupiah untuk rusak berat, 30 juta Rupiah untuk rusak sedang, dan 15 juta Rupiah untuk rusak ringan.
“Untuk relokasi kami sedang asesmen, kami sudah memberikan rekomendasi di tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi apakah ada relokasi, kalau ada relokasi maka pemerintah daerah menyiapkan lahan dan pemerintah pusat yang akan bangun. Bila tidak direlokasi, maka kami akan siapkan opsi lain seperti perbaikan,” jelas Suharyanto.
Upaya-upaya yang dilakukan sebagai percepatan penanganan darurat yang dilakukan oleh pemerintah bersama para stakeholder terkait ini bertujuan agar masyarakat dapat kembali memulai kehidupan dan penghidupannya sesegera mungkin.
“Rata-rata status tanggap darurat ini kan 14 hari, ini waktu yang cukup panjang jadi kita ingin melaksanakan secepat mungkin dari darurat ke rehabilitasi karena 14 hari ini bagi masyarakat cukup lama,” kata Suharyanto. (*)