Namun demikian, Gubernur mengaku bahwa sampai saat ini Pemprov Sumbar masih menunggu penetapan trase (lajur) dari Pemerintah Pusat. Penetapan trase merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan penetapan lokasi (Penlok) serta pembebasan lahan.
“Intinya semua siap mendukung sesuai bidangnya masing-masing, itu yang patut kita syukuri,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi kemudian menuturkan, sejumlah hal yang berhasil disepakati seluruh peserta dalam diskusi tersebut. Pertama, Bupati/Walikota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol akan siap membantu upaya pembebasan lahan dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada Gubernur.
Kemudian yang kedua, Perguruan Tinggi bersedia mengerahkan mahasiswanya untuk membantu sosialisasi kebijakan pemerintah terkait kebencanaan, baik untuk mitigasi maupun penanganan bencana kepada masyarakat, dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketiga, Pemprov Sumbar akan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan assessment atau identifikasi dan analisis situasi untuk dasar perencanaan kebijakan terkait kebencanaan di Sumbar.
Keempat, seluruh pihak berkomitmen untuk bersama-sama melaporkan hasil assessment dan validasi data tersebut kepada Presiden.