PADANG, HARIANHALUAN.ID – Lima kepala daerah terdampak rencana pembangunan ruas jalan tol Sicincin – 50 Kota, mendukung penuh progress pengerjaan jalan bebas hambatan tersebut segera dilanjutkan.
Hal itu mengemuka dalam forum diskusi mitigasi, penanggulangan dampak bencana, serta percepatan kelanjutan pembangunan jalan tol ruas Sicincin – 50 Kota yang diselenggarakan bersama unsur perguruan tinggi di Auditorium Gubernuran, Jumat malam (24/5).
Dalam diskusi tersebut, berbagai pihak mulai dari para kepala daerah, hingga perguruan tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Sumbar, memberikan saran pandangan terkait dengan penguatan mitigasi bencana serta kelancaran pembangunan jalan tol Padang – 50 Kota.
Terkait dengan kebencanaan, salah satu contoh masukannya adalah membentuk tim atau komunitas kerja untuk pengamanan masyarakat di sepanjang daerah beresiko bencana. Mengingat, saat ini potensi ancamannya masih besar terutama pada daerah sekitar kaki Gunung Marapi.
“Diperkirakan 1 juta meter kubik sisa abu erupsi saat ini masih mengendap di puncak gunung. Tentu ini harus diantisipasi,” ucap Gubernur Mahyeldi.
Sementara terkait percepatan pembangunan jalan tol, Gubernur Mahyeldi dalam forum itu mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak.
Namun demikian, Gubernur mengaku bahwa sampai saat ini Pemprov Sumbar masih menunggu penetapan trase (lajur) dari Pemerintah Pusat. Penetapan trase merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan penetapan lokasi (Penlok) serta pembebasan lahan.
“Intinya semua siap mendukung sesuai bidangnya masing-masing, itu yang patut kita syukuri,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi kemudian menuturkan, sejumlah hal yang berhasil disepakati seluruh peserta dalam diskusi tersebut. Pertama, Bupati/Walikota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol akan siap membantu upaya pembebasan lahan dan melaporkan perkembangannya secara berkala kepada Gubernur.
Kemudian yang kedua, Perguruan Tinggi bersedia mengerahkan mahasiswanya untuk membantu sosialisasi kebijakan pemerintah terkait kebencanaan, baik untuk mitigasi maupun penanganan bencana kepada masyarakat, dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketiga, Pemprov Sumbar akan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan assessment atau identifikasi dan analisis situasi untuk dasar perencanaan kebijakan terkait kebencanaan di Sumbar.
Keempat, seluruh pihak berkomitmen untuk bersama-sama melaporkan hasil assessment dan validasi data tersebut kepada Presiden.
“Hasil dan perkembangannya nanti akan kita laporkan bersama kepada Presiden,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Acara tersebut diakhiri penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota yang daerahnya terdampak pembangunan jalan tol Padang – 50 Kota.
Seperti Bupati Agam Andri Warman, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro, Sekda Kabupaten Pariaman Rudi Repenaldi Rilis dan juga Wakil Walikota Bukittingi Marfendi.
Kegiatan itu jiga dihadiri seluruh Rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Sekda Prov Sumbar Hansastri, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumbar Thabrani serta Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V.
Kemudian juga hadir Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar dan Anggota Dewan Pakar Percepatan Pembangunan Sumbar serta sejumlah Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar.
Sebelumnya, dalam upaya memperkuat mitigasi bencana, Pemprov Sumbar telah mendapatkan dukungan dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) untuk membantu pemetaaan daerah rawan bencana di Sumbar menggunakan drone.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyebut, penggunaan drone sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi kebencanaan pada wilayah pegunungan di Sumbar.
“Selama ini untuk pengamatan potensi bencana, kita baru mengandalkan pandangan mata dan citra satelit. Alhamdulillah sekarang teman-teman APDI bersedia membantu dengan drone ,” ucap Gubernur Mahyeldi saat menerima audiensi Ketua Regional APDI Sumbar di Istana Gubernuran Sumbar, Kamis (23/5) kemarin,
Gubernur berharap, dengan adanya dukungan APDI, pemetaan dan analisis kebencanaan di Sumbar bisa menjadi lebih detil dan akurat. Sehingga kebijakan dan intervensi yang dikeluarkan pun bisa lebih tepat.
“Dengan adanya dukungan foto dan video beresolusi tinggi, kita berharap analisis kebencanaan di Sumbar bisa lebih akurat,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Regional APDI Sumbar, Dr. Nofi Yendri Sudiar mengatakan pertemuannya dengan Gubernur untuk menawarkan bantuan pemetaan wilayah yang berpotensi bencana menggunakan dokumentasi drone, merupakan bentuk tanggung jawab moral APDI terhadap daerah.
“Kita ingin membantu pemerintah mendapatkan data visual berupa foto dan video sekaligus titik koordinat daerah rawan atau yang tengah dilanda bencana di Sumbar,” ungkapnya.
Apalagi, tidak semua wilayah di Sumbar bisa di akses secara langsung, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Sehingga perlu dukungan teknologi agar pemetaannya menjadi lebih akurat.
“Dengan drone, pemerintah bisa mendapatkan hasil pengamatan yang lebih cepat, jelas, dan detail. Untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan,” tambahnya.
Sebelumnya, APDI juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah seperti BPN dalam program pendataan dan pemetaan wilayah.
Tampak hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Kalaksa BPBD Sumbar, Rudi Rinaldi; Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Dedi Diantolani; Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi; dan Kepala Biro Adpim Setda Prov Sumbar, Mursalim. (*)