PADANG, HARIANHALUAN.ID- Sumatra Barat (Sumbar) memang tak punya industri besar untuk memacu mesin ekonominya seperti provinsi lain. Namun, Sumbar punya potensi lain yaitu pertanian, wisata, dan pendidikan.
Tiga sektor ini kalau dikelola dengan maksimal digadang-gadang bakal menjadi support kebangkitan Sumbar ke depan. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (UNAND), Prof Dr Syafruddin Karimi, menekankan perlunya kebijakan pemulihan ekonomi yang tepat sasaran oleh pemerintah daerah di Sumbar.
Dengan melihat potensi daerah dan kebutuhan masyarakat, Sumbar bisa bangkit dari perlambatan ekonomi yang sudah berlangsung sejak tahun 70-an.
“Sumbar mengalami perlambatan ekonomi bukan hanya karena bencana alam, tetapi juga karena kurangnya investasi industri baru di luar pabrik semen dan tambang batu bara yang sudah ada sejak lama,” ujar Prof Syafruddin kepada Haluan pada Selasa (28/5/2024).
Ia menjelaskan bahwa stagnansi ekonomi ini menyebabkan banyak angkatan kerja baru tidak terserap, sehingga banyak anak muda yang merantau keluar daerah dan hanya kembali ke Sumbar untuk bertani di masa tua.
Untuk mengatasi masalah ini, Prof Syafruddin menyarankan agar pemerintah daerah memperbaiki iklim dan ekosistem investasi di Sumbar.
“Masih ada anggapan bahwa berinvestasi di Sumbar sulit karena keterkaitan dengan tanah komunal ulayat atau suku yang banyak terdapat di sini. Masyarakat Sumbar sebenarnya realistis dan tidak anti investasi, asalkan mereka melihat keuntungan yang jelas dan konkret,” katanya.
Prof Syafruddin juga menekankan pentingnya regulasi yang memberikan kepastian usaha bagi investor serta kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
Selain itu, pemerintah daerah harus mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan mempermudah skema permodalan, memberikan pelatihan, memperluas jangkauan promosi, dan memperkuat kelembagaan serta tata kelolanya agar produk UMKM Sumbar berkualitas ekspor.
“Saat ini, beberapa pelaku UMKM Rendang sudah berhasil menembus pasar ekspor. Ini adalah contoh yang harus diikuti oleh UMKM lainnya di Sumbar,” ungkapnya.
Prof Syafruddin juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi sektor pertanian. Ia menilai, alokasi 30 persen APBD untuk sektor pertanian belum cukup karena mayoritas petani di Sumbar hanya menggarap lahan kurang dari 0,4 hektar, yang tidak cukup untuk menciptakan kesejahteraan yang nyata.
“Untuk mencapai kesejahteraan, petani perlu akses lahan yang lebih luas. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan momentum berakhirnya puluhan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit dalam tiga hingga lima tahun mendatang untuk mengalokasikan lahan lebih luas bagi petani,” sarannya.
Menurut Prof Syafruddin, tanpa lahan yang luas, bantuan seperti traktor dan peralatan lainnya akan sia-sia.
“Mustahil bagi petani kita untuk sejahtera jika mereka masih menggarap lahan skala rumah tangga. Pemerintah harus memberikan akses lahan yang lebih luas agar pertanian bisa benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi Sumbar,” pungkasnya. (*)