PADANG, HARIANHALUAN.ID— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan pemerintah kabupaten/kota terdampak mengusulkan dana pemulihan pascabencana banjir lahar dingin atau Galodo Marapi sebesar Rp1,6 triliun kepada pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri mengungkapkan berdasarkan usulan dari seluruh pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah pusat, untuk perbaikan dampak kerusakan yang ditimbulkan butuh anggaran mencapai Rp1,6 triliun. Total anggaran ini juga termasuk perbaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 7 hingga 8 Mei lalu di sejumlah kabupaten kota di Sumbar.
Lebih jauh, Hansastri menyebut, Galodo Marapi menyebabkan 4.064 orang mengungsi dan mengakibatkan 1.110 unit rumah rusak berat. Terjangan banjir bandang juga berdampak terhadap 1.210 rumah, 15 unit sarana pendidikan, dua unit sarana kesehatan, serta 28 unit rumah ibadah.
Termasuk juga dua unit bangunan lainnya, 227 unit sarana perdagangan, 1.202 unit irigasi, 23 unit PDAM/pamsimas, 55 unit jembatan, 54 titik jalan raya. Banjir juga mematikan 27.320 ternak masyarakat berbagai jenis serta menghancurkan lebih kurang 908.003 hektare lahan pertanian. “Total angka kerugian sementara diperkirakan mencapai Rp516.825.216.036,” ucapnya.
Ia mengatakan, Pemprov Sumbar telah menghibahkan lahan seluas 3,6 hektare untuk kepentingan relokasi masyarakat terdampak di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.
“Kami menyerahkan lahan Balai Benih Ikan (BBI) seluas 3,6 hektare. Tanah itu sudah kami serahkan. Nota Penyerahan Hibah Daerahnya telah saya tanda tangani kemarin,” ujarnya.
Hansastri menuturkan, sesuai dengan arahan pemerintah pusat, pakar, serta ahli kebencanaan, rumah masyarakat yang hancur atau rusak berat akibat banjir lahar dingin tidak direkomendasikan untuk kembali dibangun di lokasi yang sama.
Untuk itu, di lahan seluas 3,6 hektare yang telah dihibahkan Pemprov Sumbar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar itu direncanakan akan dibangun sekitar 170 rumah bongkar pasang atau knock down.
“Untuk relokasi masyarakat terdampak di Kabupaten Agam, lokasi dan mekanisme relokasinya sedang disiapkan pemda setempat,” ucapnya
Sementara untuk memperkuat sistem mitigasi bencana banjir lahar dingin yang masih berpotensi melanda nagari-nagari di Salingka Gunung Marapi, Sekda menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan pembuatan 56 unit bangunan sabo dam di kawasan tersebut.
“Tahun ini pemerintah akan membangun minimal 8 sabo dam di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam,” ujarnya.
Di samping membangun sabo dam yang berfungsi sebagai penahan laju aliran lahar dingin Marapi, pemerintah juga berencana akan memasang perangkat deteksi dini atau early warning system (EWS) di Gunung Marapi dan Gunung Singgalang.
Pada kesempatan yang sama, Hansastri juga menyampaikan data terkini terkait dampak serta kerugian yang ditimbulkan oleh bencana banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi yang menerjang empat Kabupaten/kota di Sumbar pada 11 Mei lalu.
Ia menerangkan, bencana tersebut telah menyebabkan 63 orang korban meninggal dunia, di mana 60 korban di antaranya telah berhasil diidentifikasi. Sementara tiga lainnya masih belum diketahui identitasnya.
“Total korban dalam hilang atau pencarian hingga hari ke-27 berjumlah 10 orang, Tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas hingga kini masih terus melakukan upaya pencarian,” ucapnya.
Kendati demikian, delapan keluarga dari 10 korban yang masih dinyatakan hilang tersebut menyatakan sudah mengikhlaskan. Sementara dua lagi, masih dikoordinasikan kepada pihak keluarga untuk mengikhlaskan agar proses pencarian yang telah dilakukan selama dua kali masa perpanjangan tanggap darurat bisa segera diakhiri.(*)
