Gubernur Sumbar : Pembenahan Irigasi Jadi Program Utama

PADANG, HARIANHALUAN.ID — Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan, pembenahan irigasi terdampak bencana menjadi salah satu program kerja utama Pemprov Sumbar pada tahun 2024 hingga 2025 mendatang.

“Rentetan bencana sejak Desember 2023 lalu telah merusak banyak sarana irigasi kita. Padahal, sarana ini sangat penting karena menjadi sumber perekonomian Sumbar yang bergerak di sektor pertanian,” katanya saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di Masjid Raya Paraman Talang, Korong Paraman Talang, Nagari Tandikek Utara, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (19/6).

Kerusakan sarana irigasi di Sumbar, katanya melanjutkan, tidak hanya berdampak pada aktivitas pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan warga Sumbar. Bahkan, hal ini juga berdampak besar terhadap pemenuhan kebutuhan pangan provinsi tetangga seperti Riau, yang selama ini bergantung pada hasil produk pertanian dari Sumbar.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan anggota DPR RI dari Riau terkait hal ini. Oleh karenanya, pembenahan saluran irigasi menjadi salah satu fokus kerja kami pada tahun ini dan tahun depan,” katanya.

Sebelumnya, ia juga berpesan agar koordinasi lintas sektoral diperkuat supaya proses relokasi ribuan masyarakat terdampak bencana banjir lahar dingin Marapi dapat segera dimulai “Terkait relokasi warga terdampak bencana di Agam dan Tanah Datar, ada yang relokasi terpadu dan ada yang mandiri. Untuk terpadu di Tanah Datar, lahannya sudah kami siapkan seluas 3,8 hektare di kawasan Balai Benih Induk (BBI) Padang Lawas Rambatan. Untuk di Agam, juga sudah disiapkan oleh Pemkab Agam di Lubuk Basung,” ujarnya.

Mahyeldi berharap agar segala prosedur yang diperlukan untuk memulai pekerjaan dapat disegerakan oleh seluruh pihak terkait, terutama sekali sehubungan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan dan harus dilengkapi agar pengerjaan pembangunan rumah segera dimulai. Baik untuk relokasi terpadu, maupun relokasi mandiri yang akan dilakukan di atas tanah pribadi milik penerima bantuan.

“Koordinasi pemkab dengan kementerian melalui balai terkait harus diperkuat lagi, sehingga warga tidak menunggu terlalu lama untuk kepastian tempat tinggal mereka. Kami di provinsi juga selalu langsung menindaklanjuti apa yang menjadi kewenangan kami,” ucapnya.

Di samping itu, Mahyeldi juga meminta seluruh pihak ikut mempertimbangkan faktor pendukung ekonomi bagi warga yang akan direlokasi, Terutama sekali bagi masyarakat yang akan direlokasi secara terpadu. “Sampai pada hal itu harus kita pikirkan. Oleh karena itu, kami berharap proses-proses dalam relokasi ini bisa disegerakan,” ujarnya.

Kepala Balai P2P Sumatera III, Aldino Herupriawan menyatakan, secara prinsip pihaknya telah siap untuk melakukan pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi, baik secara terpadu maupun mandiri. Hanya saja, segala kelengkapan dokumen memang harus dipastikan terpenuhi. “Berdasarkan arahan dari Bapak Dirjen, dan kami sudah laporkan untuk relokasi terpadu, stok itu sudah tersedia. Terutama sekali untuk 80 unit di Agam dan 58 unit di Tanah Datar. Kalau seluruh dokumen dan persyaratannya sudah lengkap, kami bisa langsung bergerak,” ujarnya. (*)