AGAM, HARIANHALUAN.ID – Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang menggelar rapat penyusunan rancangan kontingensi untuk penanganan evakuasi korban dari Gunung Marapi, Selasa (2/7) di Aula Kantor Bupati Agam.
Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik, persiapan ini sangat penting mengingat potensi terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan di Kabupaten Agam, khususnya Gunung Merapi.
“Perlu dibuat rencana yang matang, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di Gunung Marapi. Jika terjadi, kita punya strategi untuk mengevakuasi warga dalam golden time agar dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Malik menyampaikan, rancangan ini bukan hanya sebuah rencana, tetapi bisa menjadi operasi nyata dalam keadaan bencana.
Sehingga, rencana kontingensi ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan mengintegrasikan berbagai standar operasi yang berbeda dari berbagai pihak terkait.
“Hal ini diperlukan untuk memastikan koordinasi yang efektif antara semua pihak terlibat dalam upaya penyelamatan dan evakuasi,” katanya.
Pihaknya berharap dengan persiapan yang matang dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh potensi bencana alam di Gunung Marapi.
Sementara itu, Bupati Agam yang diwakili Kalaksa BPBD Agam, Budi Prawira Negara, mengungkapkan Kabupaten Agam saat ini berada dalam peringkat 20 nasional untuk daerah dengan risiko tinggi terhadap bencana.
*Oleh karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan memiliki Protap dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.
Budi juga menekankan pentingnya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi dengan peran strategis dalam memastikan satu visi dan pemahaman yang seragam dalam penanganan bencana.
“Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kesiapsiagaan dan respons kita terhadap potensi bencana di wilayah ini,” tambahnya.
Ditambahkan, rencana kontingensi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan mitigasi bencana yang terus ditingkatkan oleh pemerintah guna melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalisir kerugian akibat bencana alam. (*)