Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, meski kucuran DAK dari pusat ke Sumbar cenderung menurun, namun faktanya Sumbar termasuk salah satu daerah dengan penyerapan DAK tertinggi di Indonesia.
“Menjadi sangat penting bagi kita untuk terus mengoptimalkan PAD, dan menjadikannya sebagai tulang punggung dalam pembangunan. Itu artinya, kita harus lebih bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat. Kita harus dapat menggali potensi peningkatan PAD, sekaligus meningkatkan daya beli dan daya saing masyarakat,” ucap Gubernur.
Gubernur menegaskan, jajaran pemerintah daerah harus terus berinovasi serta meningkatkan jalinan sinergitas dengan seluruh pihak. Langkah itu adalah kunci untuk memaksimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset-aset daerah. “Sebab, DAK untuk Sumbar dalam tren yang turun dalam lima tahun terakhir,” ucapnya.
Mahyeldi menjelaskan, pagu anggaran DAK Fisik untuk provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Sumbar tahun 2023 lalu mencapai angka Rp1,356 triliun. Jumlah itu mengalami penurunan rata-rata sekitar 9,36 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sementara realisasi DAK Fisik khusus Pemprov bernilai Rp366 miliar, atau sekitar 27 persen dari realisasi gabungan seluruh pemda di Sumbar. “Meski demikian, persentase penyerapan pagu DAK Fisik kita pada 2023 termasuk tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 94,46 persen di Pemprov Sumbar dan 92,58 persen untuk seluruh pemda di Sumbar,” ucapnya. (