Pilkada Serentak, KPU Sumbar Gencarkan Edukasi Pemilih Pemula

KPU Sumbar menggelar sosialisasi dan pendidikan tentang Pilkada Serentak 2024 kepada pemilih pemula di sejumlah sekolah tingkat SMA sederajat.

KPU Sumbar menggelar sosialisasi dan pendidikan tentang Pilkada Serentak 2024 kepada pemilih pemula di sejumlah sekolah tingkat SMA sederajat.

PADANG, HARIANHALUAN.ID – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumbar menggelar sosialisasi dan pendidikan tentang Pilkada Serentak 2024 kepada pemilih pemula di sejumlah sekolah tingkat SMA sederajat.

“Kali ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilih pemula di SMA Pertiwi 1 Padang,” ujar Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi, Kamis (5/9).

Dalam kegiatan itu Jons Manedi menyampaikan, 83 hari menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Bupati dan Wakil Bupati di Sumbar tahun 2024 atau kurang dari 3 bulan lagi.

Dikatakannya, KPU Sumbar telah menerima dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 54 pasang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati di Kota dan Kabupaten di Sumbar. 

Pasangan calon ini akan diverifikasi dan nantinya ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Bupati dan Wakil Bupati di Sumbar pada tanggal 22 September 2024 mendatang.

“Sama halnya dalam lingkungan sekolah, pemilihan pengurus OSIS adalah miniatur dari pemilu, karena memiliki 3 elemen dalam terciptanya pemilu, yakni adanya penyelenggara pemilu, adanya pemilih dan ada peserta yang akan dipilih,” katanya. 

Jons Manedi juga menyampaikan, bahwa pemilih pemula rentan terhadap money politik, dalam beberapa riset, kurangnya pemahaman politik sejak dini mengakibatkan pemilih pemula menjadi sasaran praktek money politik.

“Untuk itu tugas dari kita sebagai orang tua, guru dan tokoh masyarakat, mengedukasi anak-anak kita, bahwasanya politik uang dalam pemilu atau pilkada adalah suatu tindakan yang menciderai demokrasi, karena bagaimanapun peserta pemilu akan berusaha mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan dibanding dengan memikirkan kepentingan rakyat,” ucapnya. (*)

Exit mobile version