PADANG, HARIANHALUAN.id—Janji pemerintah untuk menambah kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) hingga kini masih belum terealisasi.
Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP tahun 2024 ditambah 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Para pengembang termasuk halnya di Sumatra Barat berharap pemerintah merealisasikan penambahan kuota FLPP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hal itu dikatakan Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumbar Liswendi Kamar di Padang, Sabtu (14/9).
Dikataka Liswendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota berlaku pada 1 September 2024.
“Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum direalisasikan. Jadinya belum bisa akad kredit,” katanya.
Dikatakannya lagi dampak belum direalisasikannya penambahan kuota ini membuat cash flow para pengembang menjadi sangat terganggu.
Banyak pengembang memiliki kewajiban pembayaran operasional perusahaan dan di perbankan yang tak bisa ditunda. Jangan sampai hal ini membuat banyak pengembang gulung tikar.
“Pekerja dan tukang juga banyak yang menganggur karena tidak ada pembangunan sejak beberapa bulan ini. Belum lagi dampaknya terhadap industri pendukung ,” ujarnya lagi.
Ia berharap kebijakan ini bukan janji manis dan segera direalisasikan. Apalagi masyarakat MBR juga menunggu realisasi penambahan kuota tersebut.
Berdasarkan kajian IPB tahun 2021, pembangunan perumahan memiliki keterkaitan cukup kompleks dengan sektor-sektor lainnya kurang lebih 185 sektor.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perumahan merupakan sektor padat karya yang memiliki peran sebagai pendorong dan juga sebagai penghela bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar.
Jadi pembangunan perumahan merupakan sektor padat karya, demikian juga program pembiayaan FLPP ini mempunyai multiplier effect yang cukup signifikan.
“Apabila tahun ini ada penurunan kuota maka otomatis akan berdampak penurunan pada sektor lain yang merupakan sektor ikutan perumahan bagi MBR,” tambahnya.
Apalagi program FLPP punya pengaruh besar bagi penjualan pengembang properti. Sebab dari data Apersi dan REI, lebih dominan membangun rumah subsidi.
Dari data realisasi APERSI secara nasional didalam membangun perumahan sejak tahun 2020 porsi rumah subsidi 91 persen dan perumahan komersil hanya 9 persen.
Sedangkan untuk Sumbar dari 188 pengembang yang tergabung, itu di atas 60 persennya adalah fokus membangun rumah subsidi yang lokasinya tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Ia menambahkan sejak Januari hingga saat ini, Apersi Sumbar sudah membangun 489 unit yang semuanya rumah subsidi. Sedangkan pada tahun 2023 lalu, sebanyak 898 unit. (h/ita)