PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat atau Pemprov Sumbar menyiapkan sejumlah langkah dalam upaya menanggulangi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sumbar tahun 2023 sebesar Rp 350 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan menjelaskan, defisit anggaran terjadi ketika neraca pendapatan daerah lebih sedikit daripada jumlah pengeluaran belanja daerah
“Sehingga terjadi minus keuangan. Upaya menanggulangi defisit anggaran dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 yang dijelaskan secara rinci dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 serta Permendagri yang mengatur soal pedoman penyusunan penganggaran tahun berikutnya,” ujarnya.
Tiga regulasi dan pedoman penganggaran keuangan daerah itu, kata Rosail, mengatur dengan jelas soal strategi penanggulangan defisit, Termasuk soal mekanisme penggunaan pembiayaan netto untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi.
“Pembiayaan Netto, adalah sebuah pengeluaran yang akan diterima kembali atau pendapatan yang akan dikeluarkan kembali.
Dalam pembiayaan ada dua, satu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Salah satu pembiayaan adalah sisa lebih penghitungan anggaran atau SILPA,” jelasnya.
Pada tahun 2023 lalu, menurut Rosail, jumlah pembiayaan netto adalah sekitar Rp289 miliar. Anggaran ini digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi
“Nah, jika jumlah total penerimaan pembiayaan tidak dapat menutup sepenuhnya defisit tadi, maka treatment selanjutnya adalah meningkatkan pendapatan atau mengurangi belanja,” jelasnya.
Hampir seluruh daerah di Indonesia yang mengalami defisit anggaran, kata Rasail, biasanya akan mengambil dua jurus ini. Yaitu mengurangi belanja sekaligus menambah pendapatan sehingga defisit menjadi balance dengan pembiayaan Netto.
“Yang jelas resep utamanya adalah mengoptimalkan pendapatan daerah, pendapatan utama daerah dari pajak daerah. Kontribusinya terhadap PAD, lebih dari 85 persen. Cukup tinggi. Jika pendapatan telah dioptimalisasi tapi neraca belum balance , maka baru belanja di rasionalisasi,” tambahnya.
Selaku kepala BPKAD Sumbar, Rosail mengungkapkan bahwa Pemprov Sumbat saat ini sedang menjalankan upaya optimalisasi pendapatan sembari melakukan rasionalisasi belanja.
“Upaya itu ditambah dengan upaya kita memperkuat fungsi da kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah Sumatra Barat,” katanya.
Sebelumnya, Pemprov Sumatera Barat menyampaikan Nota Pengantar Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD 2024 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan nilai total perubahan sebesar Rp7,057 Triliun dalam forum rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sumbar, Rabu (31/7) kemarin.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam laporannya menuturkan, total perubahan APBD Sumbar 2024 senilai Rp7,057 triliun, mengalami penyesuaian sebesar Rp220,01 miliar dari APBD Provinsi Sumbar senilai Rp6,837 triliun.
“Dapat kami sampaikan perubahan APBD kita tahun ini Rp7,057 triliun. Naik Rp220,01 miliar dari APBD awal senilai Rp6,837 triliun. Kapasitas fiskal pada perubahan APBD ini mengalami defisit Rp160,447 miliar,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi memastikan pihaknya akan melakukan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi defisit APBD Provinsi Sumbar tersebut dengan memprioritaskan sejumlah hal. Seperti urusan wajib pelayanan dasar hingga urusan wajib nonpelayanan dasar.
“Defisit itu kemudian akan ditutupi dengan pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA tahun lalu senilai Rp180,447 miliar,” sambung Mahyeldi. (*)