Realisasi APBD Sumbar Masih 75 Persen

Memasuki Triwulan keempat 2024, realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Sumbar sudah mencapai 57,01 persen

Memasuki Triwulan keempat 2024, realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Sumbar sudah mencapai 57,01 persen

PADANG, HARIANHALUAN.ID– Memasuki Triwulan keempat tahun 2024, realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Sumbar per tanggal 29 Oktober 2024 sudah mencapai 57,01 persen atau sebesar  Rp 3,902,040,991,923 dari total APBD Sumbar 2024 yang ditetapkan sebesar Rp6,844,657,597,328

Berdasarkan data yang diupdate secara realtime pada website https://dashboard.sumbarprov.go.id/, pada bulan Oktober ini Pemprov Sumbar menargetkan realisasi fisik sebesar 87.02 persen. dengan realisasi keuangan sebesar Rp5,515,656,261.459 atau sebesar 80,55 persen 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan meminta seluruh jajaran OPD Pemprov Sumbar untuk memaksimalkan realisasi serapan anggaran di instansi masing-masing.

“Terutama untuk realisasi belanja yang berasal dari sumber pendapatan yang ditentukan. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik, serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan penggunaannya,” ujarnya.

Rosail berharap,  seluruh OPD harus mampu mengoptimalkan seluruh rencana sub kegiatan yang telah ada di dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

“BPKAD fokus mengontrol realisasi serapan anggaran keuangan. Untuk realisasi fisik, menjadi domain dari biro pembangunan,” tambahnya.

Website https://dashboard.sumbarprov.go.id/ juga membeberkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar dengan realisasi keuangan tertinggi APBD Sumbar 2024. Posisi pertama, ditempati RSAM Bukittinggi (89,85%), Kesbangpol (88,55%), Dispora (83,94%), Biro Kesra (79,05%) dan Dinas Kearsipan (77,29%).

Sementara lima OPD dengan realisasi keuangan terendah, pada posisi pertama ditempati oleh Disbuntanhor (37,25%), Disperkimtan (37,05%), BPKAD (PPKD) (40,02%), Biro Hukum (43,52%) dan Biro Perekonomian (43,59%). (*)

Exit mobile version