PADANG, HARIANHALUAN.ID — Debat Pilgub Sumbar putaran kedua diharapkan benar-benar bisa menjadi ajang memperlihatkan gagasan substantif masing-masing paslon terkait pembangunan jangka panjang di Sumbar. Serta bukan lagi sekadar menjadi ajang caci maki dan saling serang antarpaslon.
Pakar Kebijakan Publik dari Unand, Dr. Aidinil Zetra berharap, debat Pilgub Sumbar yang akan digelar Selasa (19/11) harus menjadi panggung uji visi misi, argumentasi, serta strategi kedua paslon gubernur dan wakil gubernur dalam memajukan Sumbar selama lima tahun ke depan.
Panggung debat kedua Pilgub Sumbar tidak boleh dibiarkan menjadi pentas caci maki yang menyajikan tontonan saling serang antarpribadi kandidat. Sajian seperti ini hanya akan membuat substansi perdebatan semakin menjauh dari berbagai kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi Sumbar hari ini.
“Sebab pada debat kedua nanti masyarakat ingin melihat sejauh mana pemahaman calon pemimpin terhadap berbagai permasalahan. Termasuk kemampuan mereka dalam menemukan solusi yang paling sesuai dan efektif untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat,” ujarnya.
Dosen Program Doktoral Ilmu Politik Unand ini menuturkan, tema debat publik kedua Pilgub Sumbar sangat relevan dengan kondisi Sumbar saat ini. Dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada kuartal kedua tahun 2024, masih terbilang rendah dengan hanya mencapai angka 4,71 persen.
Agar ekonomi Sumbar semakin maju dan kuat, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar melejit hingga mencapai angka di atas 6 persen
“Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah. Di samping memastikan pertumbuhan ekonomi Sumbar ke depan lebih inklusif dan merata bagi semua kalangan serta berkelanjutan,” ucapnya.
Tantangan lain yang harus bisa dijawab dan perlu disampaikan kedua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada debat kedua adalah strategi pemaksimalan aneka potensi sumber daya alam (SDA) yang begitu melimpah.
Sektor pertanian hingga pertambangan perlu dipastikan berjalan dengan pendekatan ramah lingkungan serta memperhatikan aspek sosial dan keadilan dalam pendistribusiannya.
“Apalagi Sumbar ini masih menghadapi berbagai tantangan lingkungan, seperti praktik penebangan liar, deforestasi, serta pengelolaan sektor tambang yang dieksploitasi tanpa perbaikan dan tidak memenuhi kewajiban clear and clean,” katanya.
Aidinil berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih nantinya mampu mengolah aneka potensi SDA daerah secara partisipatif. Dalam artian, melibatkan masyarakat setempat serta benar-benar memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
“Jika proyek infrastruktur strategis ini bisa segera dituntaskan, konektivitas dan aksesibilitas masyarakat akan meningkat, yang tentunya akan memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemimpin Sumbar kelak,” ucapnya.
Hal penting lainnya yang perlu disampaikan secara terang benderang oleh kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada debat nanti adalah bagaimana mewujudkan sektor industri dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, Jangan sampai, ketika pembangunan di segala bidang menjadi prioritas, tapi dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya tidak diperhatikan secara matang.
“Kemudian juga soal tanah ulayat, konflik agraria, dan masyarakat adat yang menjadi kekhasan tersendiri bagi Sumbar. Artinya, kita tidak boleh mempermudah pembebasan tanah ulayat, tapi yang perlu dipikirkan adalah formulasi ideal dalam pemanfaatan tanah ulayat tanpa membuat masyarakat adat itu sendiri kehilangan tanah ulayat mereka,” ujarnya. (*)
