PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sembari menjaga kelestarian alam lewat program perhutanan sosial (PS).
Melalui strategi pemberdayaan berkelanjutan, masyarakat yang tergabung dalam berbagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Sumbar, kini bahkan telah berhasil memperoleh pendapatan yang mendekati Upah Minimum Provinsi (UMP).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menjelaskan bahwa pendapatan masyarakat dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu galo-galo, rotan, kayu manis, gula aren, gula semut, serai wangi, ekowisata, dan pembibitan telah memberikan dampak positif yang signifikan.
“Masyarakat di sekitar hutan mendapatkan manfaat ekonomi dari merawat hutan. Dengan skema dan pembinaan yang masif dilakukan Pemprov Sumbar, ekonomi masyarakat sekitar hutan terus bergerak maju. Hutan terjaga, petani juga dapat untung,” ujar Gubernur Mahyeldi, beberapa waktu lalu.
Dalam kurun beberapa tahun terakhir, kata Gubernur Mahyeldi, program perhutanan sosial bahkan telah terbukti berhasil meningkatkan pendapatan petani hutan di Sumbar secara signifikan.
Rata-rata kenaikan pendapatan tahunan petani hutan Sumbar saat ini, rata-rata telah mencapai angka 15 persen. Sebagai gambaran, pada tahun 2020 lalu, pendapatan petani hutan Sumbar hanya sebesar Rp1.517.160.
Jumlah pendapatan ini kemudian mengalami kenaikan sebesar 17,31 persen menjadi Rp1.779.710 pada tahun 2021. Lewat berbagai program pendampingan yang terus dilancarkan, pada tahun 2022 pendapatan petani hutan Sumbar kembali naik sebesar 11,16 persen menjadi Rp1.978.367.
“Lalu Pada 2023, pendapatan petani hutan meningkat 17,24 persen menjadi Rp2.319.511, mendekati UMP Sumbar yang ditetapkan sebesar Rp2,81 juta per bulan. Jadi petani hutan kita saat ini sudah memiliki pendapatan yang mendekati UMP. Kini masyarakat petani hutan juga sudah mandiri,” katanya.
Orang nomor satu di Sumbar ini menambahkan, Pemprov Sumbar menargetkan 700 ribu hektare lahan perhutanan sosial yang dapat diakses, dikelola, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan.
Saat ini, luas lahan perhutanan sosial telah mencapai 287.553,78 hektare yang dikelola melalui lima skema perhutanan sosial yaitu Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK), dan Hutan Adat (HA).
Skema ini melibatkan 205 unit Kelompok Tani Hutan (KTH) atau Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), yang mencakup 175.892 Kepala Keluarga (KK), setara dengan 15 persen dari total jumlah penduduk Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan, saat ini aneka produk-produk perhutanan sosial yang ada di Sumbar akan terus dikembangkan sehingga mempunyai produk turunan atau hilirisasi.
Bahkan baru-baru ini, Pemprov Sumbar juga sudah meluncurkan produk halal perhutanan sosial di salah satu hotel di Padang. Dengan begitu, produk perhutanan yang bersumber dari petani hutan juga punya daya saing di pasar lokal.
“Bahkan kami juga sudah melakukan sinergi dengan beberapa pihak agar produk perhutanan sosial ini bisa tembus pasar internasional. Salah satu produk seperti piring, gelas yang terbuat daru upiah pinang sudah kita perkenalkan di Belanda. Mereka di sana sangat tertarik dan produk ini akan kita kemas lebih baik lagi,” tutur Gubernur Mahyeldi.
Berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Kehutanan Sumbar, ada sekitar 175.892 kepala keluarga (KK) yang saat ini berada di sekitar kawasan dan memanfaatkan Program Perhutanan Sosial di Sumbar. Jika satu KK diasumsikan lima orang, maka artinya terdapat 877.765 orang yang menggantungkan hidupnya kepada kelestarian hutan.
Berkaca pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar jumlah penduduk Sumbar pada 2023 mencapai 5.757.205 orang. Artinya, saat ini ada sekitar 15,24 persen masyarakat yang telah ikut terberdayakan lewat program perhutanan sosial.
Angka ini pun, masih berpeluang bertambah karena alokasi kawasan hutan untuk Perhutanan Sosial di Sumbar mencapai 700.000 hektare. Atau masih tersisa alokasi sekitar 212. 447 hektare lagi yang bisa dikeluarkan izin pengelolaan hutan melalui program itu setelah target 500 hektare tercapai.
“Kita bertekad meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memerangi kemiskinan ekstrem lewat jalannya program perhutanan sosial,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi menegaskan bahwa Pemprov Sumbar akan terus memaksimalkan potensi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Termasuk potensi pengembangan objek wisata.
Sebab kenyataannya, manfaat perhutanan sosial mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan konflik tenurial, hingga pelestarian hutan. Selama lima tahun terakhir, Pemprov Sumbar berhasil meningkatkan kesejahteraan petani hutan melalui program perhutanan sosial, pendapatan petani hutan mendekati nilai UMP.
Keberhasilan ini juga telah mengubah pola pikir masyarakat terhadap hutan, menjadikan hutan sebagai sumber ekonomi tanpa merusaknya. “Dengan demikian, program perhutanan sosial tidak hanya membantu mengentaskan kemiskinan tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Sumbar,” ucap dia.
Di sisi lain, Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Suka Menang Air Kacang, Gustamaldi mengatakan, kelompoknya telah berhasil memulihkan hutan kritis seluas 150 hektare.
Lahan seluas itu kemudian ditanami kelompok dengan serai wangi. Hamparan serai wangi itu kemudian berhasil berproduksi. Lahirlah produk minyak serai wangi dari HKm Suka Menang. Setelah serai wangi, HKm Suka Menang juga melakukan penanaman tanaman jengkol, petai, kopi, kulit manis dan tanaman menghasilkan lainnya
“Alhamdulillah dari hasil ini kami bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Dulunya kami takut mengelola hutan karena terbentur aturan, sekarang berkat Pemprov Sumbar hutan larangan bisa dikelola dan menghasilkan,” ujarnya.
Bantuan bibit untuk lahan tersebut juga dibantu Pemprov Sumbar melalui Dinas Kehutanan. Dengan begitu kawasan hutan tetap hijau dan masyarakat menghasilkan sumber pendapatan.
Kini HKm Suka Menang sudah membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dari HKm Suka Menang. Ada dua KUPS yang lahir dari kelompok ini yaitu KUPS Madu dan KUPS Gula Semut.
Dalam seminggu KUPS mampu memproduksi gula semut sebanyak 200 kilogram. Selain itu KUPS juga memproduksi gula aren. Dalam satu minggu HKm Suka Menang mampu memproduksi gula aren sebanyak 400 kilogram sampai dengan 1,5 ton.
Untuk satu kilogram gula aren, dijual seharga Rp20 ribu. Produk gula aren biasanya diambil oleh pedagang-pedagang dari kampung untuk dijual kembali di pasaran. Nantinya di pasaran harga gula aren bisa mencapai Rp24 ribu per kilogram. “Kami mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar yang telah menggerakkan ekonomi masyarakat lewat program perhutanan sosial, Jalannya program perhutanan Sosial sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan,” katanya. (*)