HALUANNEWS, SIJUNJUNG — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Dr (HC).dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), kunjungi Kabupaten Sijunjung, Senin (30/5/2022).
Kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri gebyar temu kader percepatan penanganan stunting se-Kabupaten Sijunjung yang digelar di Gedung Pancasila Muaro Sijunjung.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, Bupati Sijunjung, Benny Dwifa S.STP,M.Si, Deputi Adpin BKKBN RI, Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, Direktur Bina Lini Lapangan, I Made Yudsitira S.Psi,M.Psi, Wakil Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, Fatmawati, ST.M, Eng, Wakil Bupati Sijunjung, Iradatillah S.Pt, Sekda beserta Muspida Kabupaten Sijunjung, Kepala OPD, Ketua PKK, Ketua GOW, serta para kader dan tamu undangan lainnya.
Kepala BKKBN RI, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), mengatakan, Kabupaten Sijunjung dipilih menjadi daerah pilihan untuk percontohan penerapan program penanganan stunting dari pemerintah pusat.
“Kabupaten Sijunjung dijadikan sebagai daerah percontohan percepatan dalam penanganan stunting, dimana dengan semangat kekompakan Bupati dan Wakil Bupati, serta seluruh elemen yang terlibat sangat tinggi dalam percepatan penanganan stunting di wilayah Kabupaten Sijunjung,” katanya.
Menurutnya, kekompakan seluruh elemen yang terlibat menjadi salah satu faktor penting dalam menekan jumlah angka stunting yang terjadi wilayahnya dengan tidak mengedepankan egois di lintas sektoral.
Di Kabupaten Sijunjung sendiri angka stunting berada diangka 30 persen dan ini merupakan tantangan pemerintah pusat untuk membantu Pemkab Sijunjung dalam menekan angka stunting hingga di bawah angka 20 persen.
“Saya yakin Sijunjung bisa, karena pemerintah pusat secara serius menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir dalam arti mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus kita gerakkan untuk menurunkan angka stunting di masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Hasto Wardoyo juga memberikan apresiasi atas upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Bupati Sijunjung dan jajaran dalam percepatan pengurangan dan penekanan angka stunting hingga di bawah 14 persen pada 2024 mendatang.
“Saya apresiasi atas langkah dan upaya, serta kekompakan yang dilakukan oleh Bupati Sijunjung beserta jajaran dan pihak yang terlibat dalam percepatan penanganan angka stunting. Hal ini tidak hanya menjadi tugas pemeritah pusat, provinsi dan kabupaten saja, tetapi mari kita besama sama berkolaborasi dan bekerja sama dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk warga masyarakat dalam percepatan penanganan stunting,” tuturnya.
Kepala BKKBN juga memberikan program frame tenaga di luar eksekutif yang namanya satuan tugas (satgas), dimana dibawahnya ada petugas tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) dengan anggotanya 400 orang yang terdiri dari bidan, PKK dan penyuluh KB yang digerakkan untuk mendata secara realtime harian mengenai data pernikahan, angka melahirkan yang bayinya mempuyai panjang di bawah 48 cm.
Kemudian nikah tetapi tidak memenuhi syarat hamil dengan sistem by name by address. Dimana 400 orang tersebut tidak digaji, akan tetapi diberikan uang pulsa untuk mengirimkan data tersebut setiap bulannya dan luar biasanya Bupati Sijunjung telah menggunakan sistem geospasial atau Geographic Information System (GIS), dimana bisa memantau realtime angka kelahiran perharinya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan, salah satu faktor dalam percepatan penanganan stunting, yaitu mengenai knowledge atau peningkatan ilmu pendidikan dan pengetahuan bagi para orang tua terhadap tahapan-tahapan penanganan stunting.
“Bagi para orang tua, pengetahuan dan pendidikan mengenai stunting itu sendiri merupakan salah satu faktor dalam menekan angka stunting dan kita semua berharap semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk Kabupaten Sijunjung dan Sumatra Barat (Sumbar) dalam penekanan angka stunting,” ucapnya.
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa S.STP,M.Si mengatakan bahwa persoalan stunting saat ini menjadi isu nasional, terutama dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka stunting meningkat secara nasional.
“Persoalan stunting ini menjadi perhatian secara nasional, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena secara nasional angka stunting ini mengalami kenaikan, terutama dampak dari pandemi Covid-19. Stunting dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya pola asuh, pola makan dan sanitasi. Tiga aspek ini memiliki cakupan yang luas dan banyak pihak yang berperan di sana,” tuturnya.
Benny menjelaskan, Kabupaten Sijunjung menjadi daerah pertama yang dikunjungi pemerintah pusat dalam penerapan program penanganan stunting, yang nantinya juga menjadi referensi atau percontohan bagi daerah lain.
“Kita di Kabupaten Sijunjung mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat yang dirasa sudah lengkap, sehingga program penanganan stunting dari pusat nantinya bisa diterapkan dengan baik di Sijunjung. Untuk itu, kita melakukan kolaborasi dengan melibatkan seluruh elemen yang ada termasuk Forkopimda itu sendiri, termasuk dengan MUI dengan menyampaikan melalui dakwah dan keagamaan terkait dengan penanganan stunting kepada masyarakat. Tinggal keseriusan dan pola bagaimana program tersebut tepat sasaran,” ujarnya.
Bupati mengatakan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi, dimana angka 30 persen di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 bisa berada di bawah 14 persen dari target yang ditetapkan nasional.
“Selain itu, upaya kita untuk menekan stunting ialah dengan mendirikan dapur sehat melalui pendamping keluarga, yang mana akan kita buka di masing-masing nagari dan di titik yang mana kita temui kasus stunting dan dapur sehat, hendankya bisa menjadi contoh untuk ibu-ibu yang lain dalam menyajikan makanan sehat,” ucapnya.
Benny juga menambahkan, dengan adanya komunikasi yang baik antara Pemkab Sijunjung dengan kementerian, pada tahun ini Kabupaten Sijunjung mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp3,6 miliar di Dinas Dalduk KB, dimana salah satunya adalah untuk penanganan stunting.
“Program penganan stunting kita terus berjalan, karena memang ini termasuk program prioritas yang harus dituntaskan dan tertera di RPJMD. Termasuk bantuan DAK dari pusat tadi kita fokuskan ke sini. Mudah-mudahan dengan kedatangan Kepala BKKBN ke Kabupaten Sijunjung diharapkan program strategis dari pusat bisa mendorong pembangunan Sijunjung kedepannya,” tuturnya. (*)