Anggota DPRD Sumbar Reses di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Berbagai Keluhan Disampaikan!

Sementara Ketua DPC Kecamatan PKS, Irwan Hasan menyampaikan ini adalah pertama kalinya anggota DPRD provinsi datang ke Kecamatan IV Koto Aua Malintang dan sangat tersanjung sekali dengan kedatangan Muhamad Yasin.

“Dominan warga di Kecamatan IV Koto Aua Malintang adalah petani dan setelah di survei ke lapangan, masyarakat masih membutuhkan pembenahan jalan usaha tani yang lebih baik serta irigasi. Kalau jalan usaha tani dan irigasi terkelola dengan baik, tentu hasil tani akan dapat diperoleh dengan maksimal,” ucapnya.

Ketua Bamus Nagari III Koto Aua Malintang Utara, Afrian Mardi menyampaikan banyak hal-hal yang masih rumit diselesaikan di Nagari III Koto Aua Malintang Utara, salah satunya menyangkut kewenangan seperti bendungan saluran irigasi, karena berada diperbatasan dengan Kabupaten Agam.

Kemudian ada aset pemerintah yang tidak jelas, yaitu tanah BPP Pertanian. Kalau seandainya jelas mengenai aset ini, artinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah nagari, dan untuk saat ini sedang dalam konflik mengenai tanah BPP Pertanian lebih kurang sembilan hektare yang tidak jelas statusnya.

“Kami sangat berharap bagaimana tanah BPP ini bisa diselesaikan, agar tidak ada konflik masyarakat yang saling klaim mengenai tanah tersebut,” ujarnya.

Perangkat Nagari III Koto Aua Malintang Selatan, Alsep Maipadli menyampaikan mengenai jalan daerah Sungai Pingai akibat banjir bandang beberapa minggu lalu itu banyak yang tidak bisa dilalui. Kemudian daerah Padang Gantiang Balai Baiak rata-rata tidak memiliki aliran listrik yang memadai, karena banyaknya tiang listrik yang tidak sampai ke rumah warga.

Sedangkan tokoh pemuda Nasrul Hamdani menyampaikan Ia melihat beberapa tokoh masyarakat dan kader-kader PKS memang cukup aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

“Kita menaruh harapan, karena persoalan masyarakat mengenai infrastruktur, ekonomi dan yang lain sebagainya. Namun kita dilema juga kebutuhan banyak, sementara adanya efisiensi anggaran dari pemerintah tentu menjadi sebuah persoalan,” katanya.