BATIPUAH ATEH, HARIANHALUAN.ID – Di tengah tantangan ketahanan pangan nasional, Nagari Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, menegaskan langkah strategisnya. Melalui Musyawarah Nagari Khusus (Musna Khusus) yang digelar Selasa (7/10/2025) di Aula Kantor Wali Nagari, pemerintah nagari bersama masyarakat menyepakati penambahan jenis tanaman hortikultura yang akan menjadi ujung tombak Program Ketahanan Pangan tahun 2025.
Musyawarah tersebut menjadi forum penting bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat nagari dan kecamatan untuk menyatukan visi menuju kemandirian pangan lokal. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Tanah Datar, Irwandi; perwakilan Camat Batipuh, Yurike Sylvi Angelia, Tim P3MD Kecamatan Batipuh, Weri Koto Dt. Tumangguang Sati dan Noverawati, perwakilan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Batipuh, Aulia Sandi, jajaran BUMNag Indo Jati Mandiri, serta masyarakat calon pelaksana program.
Kegiatan ini membahas pemanfaatan alokasi 20% dana desa tahun anggaran 2025 yang diarahkan sepenuhnya untuk mendukung sektor ketahanan pangan. Fokus program tidak hanya pada peningkatan produksi tanaman pangan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Wali Nagari Batipuah Ateh, Ade Putra, dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menjalankan program ini. Ia menyebut, keberhasilan ketahanan pangan bukan semata diukur dari hasil panen, tetapi dari kemampuan nagari mengelola sumber dayanya secara mandiri.
“Program ini bukan sekadar kegiatan tahunan, tapi langkah nyata menuju kemandirian pangan dan ekonomi nagari. Kami mendorong pelaksana untuk bekerja profesional serta memanfaatkan pendampingan dari BPP sebaik mungkin,” ujar Ade Putra.
Sebagai dukungan teknis, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Batipuh akan memberikan pendampingan lapangan dan monitoring berkala terhadap kelompok pelaksana. Menurut Aulia Sandi, pendampingan ini mencakup aspek budidaya, pengelolaan usaha tani, serta penerapan prinsip pertanian berkelanjutan.
“Kami berkomitmen mendampingi masyarakat secara teknis agar kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip pertanian berkelanjutan,” ucap Aulia.
Sementara itu, Irwandi, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Tanah Datar, mengingatkan pentingnya pengelolaan profesional dan transparan dalam pelaksanaan program. Ia menegaskan, kesuksesan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menanam, tetapi juga oleh manajemen, tanggung jawab, dan kesinambungan program.
