HARIANHALUAN.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar terus berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga tingkatan nagari.
Kepala Dinas PMD Sumbar, Amasrul mengatakan, untuk mewujudkan hal itu saat ini pihaknya memiliki tiga program dan rencana strategis, yaitu penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAN) hingga optimalisasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari berbasis digital.
“Kita masih berfokus untuk mewujudkan tiga hal itu. Sebab, kita tahu bahwa nagari merupakan ujung tombak pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusia daerah,” ujarnya saat ditemui Haluan di ruang kerjanya, Senin (13/2/2023).
Amasrul menuturkan, saat ini pihaknya tengah berupaya untuk melakukan aktivasi BUMNag yang telah ada. Selain itu, Dinas PMD juga sedang memfasilitasi serta mendorong agar seluruh BUMNag memiliki badan hukum yang sah.
Ia menjelaskan, di seluruh kabupaten yang ada di Sumbar telah ada sekitar 600 BUMNag. Namun sayangnya, dari jumlah itu baru sekitar 200-an BUMNag yang terbilang aktif beroperasi.
“Kita juga berusaha agar BUMNag bisa berusaha dengan baik, sehingga menghasilkan pendapatan. Sampai sekarang baru 61 BUMNag yang telah mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Nagari (PAN),” katanya.
Ia menyebutkan, pengembangan BUMNag saat ini masih terkendala dengan rendahnya kualitas SDM pengelola dan manajemen. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya telah menggandeng sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk melakukan pendampingan maupun pembinaan BUMNag.
“Untuk pembinaan dan pendampingan BUMNag yang tidak jalan sama, kita telah menggandeng banyak perguruan tinggi seperti Unand, UNP, UIN, UBH, Politeknik maupun Universitas Taman Siswa,” ucapnya.
Amasrul menyatakan, aktivasi serta penguatan BUMNag, pada dasarnya bertujuan agar bisa menyerap tenaga kerja serta menjadi salah satu motor penggerak perekonomian masyarakat nagari sesuai dengan potensi yang ada.
Selain itu, bersama sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta, kata Amasrul, saat ini Dinas PMD juga tengah berupaya mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan administrasi nagari berbasis digital.
Dijelaskannya, digitalisasi nagari pada dasarnya bertujuan agar setiap informasi mengenai segala potensi yang ada di nagari, dapat terekspos dan bisa diketahui masyarakat luas secara digital atau daring.
“Selain berbentuk informasi, digitalisasi juga diterapkan dalam layanan administrasi dan birokrasi. Jadi, meskipun misalnya wali nagari sedang berada di Padang, dan masyarakat ingin melakukan pengurusan atau butuh tanda tangan wali nagari, hal itu bisa dilakukan secara online saja,” katanya.
Ia menegaskan, pada dasarnya digitalisasi layanan bertujuan untuk memangkas, memudahkan, serta menyederhanakan birokrasi layanan publik nagari kepada masyarakat.
Terakhir, Amasrul juga menyebutkan, menjelang bulan Ramadan 1444 H nanti, Dinas PMD juga akan menyelenggarakan rapat koordinasi LKAN se-Sumatra Barat untuk meneguhkan kembali falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Minangkabau.
“Rakor LKAN se-Sumbar ini bertujuan untuk merumuskan program apa yang akan dilaksanakan lembaga kerapatan adat nagari bersama generasi muda di masjid-masjid selama Ramadan,” ucapnya.
Ia menyebutkan, kegiatan ini juga sejalan dengan harapan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah yang meminta agar setiap siswa usia sekolah, bisa berkegiatan ataupun menghabiskan waktu di masjid selama Ramadan.
“Untuk itu, maka perlu kita rumuskan program apa yang akan dilaksanakan lembaga kerapatan adat nagari bersama para generasi muda selama Ramadan,” tuturnya. (*)