PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – Kementerian Desa bersama Kemenkumham, BPHN RI dan seluruh kepala desa (kades) melakukan zoom meeting, Selasa (30/1/2024).
Para peserta zoom meeting lebih kurang 1.000 orang itu hadir pada sosialisasi mengenai Ajang Paralegal Justice Award, yang akan dilaksanakan pada Mei 2024 oleh BPHN RI.
Pada kesempatan itu hadir langsung dari Kementerian Desa PDT, BPHN RI beserta jajaran dan tiga peserta alumni PJA 2023 yang diundang dalam zoom untuk memberikan motivasi bagi bakal calon Paralegal Justice Award untuk 2024, yaitu Putu Edy Mulyana (Kades Umeanyar, Bali), Muskinta (Wali Nagari Lareh Nan Panjang, Kab. Padang Pariaman-Sumatra Barat) dan Tohari (Kades Sabuai, Kalimantan).
Ketiganya didaulat menjadi alumni terbaik versi BPHN RI paling aktif setelah mendapat gelar NL.P dari Kementerian Hukum dan HAM.
Ketiganya memaparkan dan memberikan motivasi yang dipandu oleh moderator BPHN, Susan, jika nantinya lulus audisi mulai dari seleksi kabupaten/kota, provinsi dan kanwil provinsi setempat, serta sampai seleksi akhir tingkat nasional yang direncanakan untuk diambil 300 kades yang dinyatakan lulus, selanjutnya akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti PJA atau pelatihan dan memberikan berbagai pengalaman saat masa pelatihan sampai malam penganugerahan.
Alumni PJA 2023, Muskinta mengatakan bahwa nantinya ia akan memberikan motivasi kepada calon PJA 2024, sehingga kepada para calon mendapatkan spirit dan support perihal apa dan kiat apa, sehingga bisa mengikuti apa yang telah dilaksanakan saat PJA 2023 hingga sampai lolos tingkat nasional dan mendapat paralegal award.
Muskinta memaparkan bahwa saat ia mengikuti mulai audisi sampai seleksi tingkat nasional, tentu melalui proses dan tahapan yang harus dilalui, dimana saat itu sama halnya apa yang harus dilakukan oleh calon PJA 2024 nantinya.
“Begitu pentingnya dan anugerah yang tak ternilai, ketika kita sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan sampai di Jakarta,” katanya.
Muskinta menceritakan, setelah lulus audisi dan termasuk dalam 300 orang terpilih dan menyisihkan sekian ratus peserta, kenangan bertemu dengan seluruh kades dari Aceh sampai Papua, tentu menjadikan sejarah tersendiri di samping perlu cermati saat sudah lolos audisi nasional, harus patuh dan komitmen dari seluruh rangkaian kegiatan yang diatur oleh panitia.
“Kita harus ikuti mulai dari tata tertib, bahan pelatihan yang diberikan sampai tes, hingga tahap akhir yaitu wawancara. Kita dalam zoom kali ini yaitu memberikan semangat bahwa apa yang kita lakukan selama ini di desa itulah yang akan diuji saat sampai tingkat nasional dari apa yang telah kita lakukan, baik bagaimana cara kita menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi di desa kita masing-masing, dengan cara penyelesaian secara damai tanpa harus proses pengadilan yang disebut non litigation,” ucapnya.
Pada prinsipnya, kata Muskinta, adalah kepala desa merupakan juru hakim perdamaiannya di desa. Di samping itu, kepala desa berperan bagaimana memberikan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, dengan mengurangi angka pengangguran dari aspek investasi, ekonomi, pariwisata dan lain-lain.
“Kita mengimbau dan memberikan support bagi kepala desa yang akan ikut PJA di 2024 nantinya, karena begitu banyak pengalaman dan kesan yang kita dapati di PJA nantinya. Kita harus menyosialisasikan ini terkait pelayanan hukum di tengah masyarakat untuk tidak berproses di pengadilan, kenapa? Kita bisa lihat betapa banyaknya proses persidangan yang dilalui dan dijalankan, jika masyarakat kita harus berurusan ke pengadilan hanya perkara sepela dan emosi sesaat,” tuturnya. (*)