JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperluas implementasi layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik sebagai upaya memberikan kemudahan, percepatan dan transparansi dalam layanan pertanahan.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Kapusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, menyebut kualitas data dan ketersediaan infrastruktur digital menjadi indikator utama dalam penerapan layanan tersebut.
“Hal paling penting adalah kesiapan dari Kantor-kantor pertanahan. Pertama terkait dengan datanya. Kedua adalah infrastruktur. Kita siapkan supaya pengguna layanan bisa mengakses sistem ini dengan lancar,” kata Kapusdatin usai peluncuran layanan peralihan hak atas tanah secara elektronik, yang berlangsung di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat, Jumat (1/8/2025).
Hingga awal Agustus 2025, sebanyak 161 Kantah di seluruh Indonesia telah menerapkan layanan peralihan hak secara elektronik. Jumlah ini termasuk penambahan empat Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta yang baru saja diluncurkan ini, yaitu Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Sebelumnya, layanan serupa telah lebih dahulu diterapkan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Dijelaskan Kapusdatin, dari sisi efisiensi, layanan peralihan hak secara elektronik ini dapat memangkas waktu proses hingga lebih dari 30 persen. Selain efisiensi waktu, sistem ini juga memberikan keamanan berlapis dalam transaksi pertanahan.
Proses digital memungkinkan keterlacakan data secara menyeluruh, mulai dari pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hingga terbitnya sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN
“Semuanya tercatat secara end to end dalam sistem informasi pertanahan. Ini menjamin akuntabilitas dan mengurangi celah penyimpangan,” ucap I Ketut Gede Ary Sucaya.
