Menurutnya hasil dari kebijakan tersebut terlihat dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani semakin baik dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mengalami tekanan.
Selain itu, stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional kini mencapai lebih dari 4 juta ton, sehingga ketahanan pangan semakin terjaga. Angka itu jauh meningkat dibanding tahun 2023–2024 yang hanya 1 juta ton lebih, dimana pada tahun sebelumnya Indonesia mengimpor beras.
Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu menyesatkan pihak tertentu yang terganggu bisnisnya, karena kebijakan ini sepenuhnya demi kepentingan konsumen, petani, dan rakyat Indonesia.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan realisasi distribusi beras SPHP mencapai 239,5 ribu ton hingga pekan ketiga Agustus 2025.
“Total realisasi penyaluran beras SPHP sepanjang 2025 sampai saat ini sudah menyentuh 239,5 ribu ton,” kata Arief di Jakarta, Jumat (22/8).
Program SPHP beras tahun 2025 semula dirancang berlangsung penuh sepanjang tahun dengan target mencapai 1,5 juta ton. Pada Januari-Februari 2025, realisasi distribusi mencapai 181,1 ribu ton.
Lalu, pemerintah memutuskan menghentikan sementara distribusi SPHP saat panen raya agar harga gabah petani tetap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu minimal Rp6.500 per kilogram, kecuali untuk daerah tertentu seperti Papua yang tetap disubsidi. (*)
