Krisis Polusi Udara Mendesak, Nevi Zuairina Desak Pemerintah Ambil Tindakan Tegas


JAKARTA, HARIANHALUAN.ID– Anggota DPR RI dari Komisi XII, Nevi Zuairina mengungkapkan keprihatinannya terhadap krisis polusi udara yang semakin parah di Jakarta dan sekitarnya. Kondisi ini telah mencapai tingkat yang mengancam kesehatan jutaan warga, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat polusi tertinggi di Indonesia.


Dalam pernyataannya, politisi PKS ini merujuk pada laporan World Air Quality Report 2023 yang menunjukkan Indonesia memiliki kualitas udara terburuk di Asia Tenggara. Laporan ini menyebutkan bahwa tingkat polusi yang tinggi sebagian besar dipicu oleh penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara serta tingginya emisi dari sektor transportasi.


Legislator asal Sumatera Barat II ini menekankan pentingnya pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Ia menyarankan agar pemerintah segera beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang lebih ramah lingkungan.

Menurut Nevi, transisi ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas udara tetapi juga mendukung upaya global dalam mitigasi perubahan iklim.


“Kita perlu serius mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang merusak lingkungan. Energi terbarukan adalah masa depan, dan pemerintah harus memimpin perubahan ini dengan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan,” katanya kepada media Minggu (27/10).


Nevi juga mengkritik minimnya pengawasan terhadap industri pencemar, terutama PLTU, yang masih menjadi kontributor signifikan polusi udara. Ia menilai bahwa penerapan standar emisi yang lebih ketat sangat mendesak agar industri-industri ini tidak terus membebani lingkungan.


“Pemerintah harus segera memberlakukan standar emisi yang lebih ketat pada industri. Jika ini tidak dilakukan, kualitas udara kita akan terus memburuk dan mengancam kesehatan masyarakat,” ungkap Nevi.


Lebih lanjut, Nevi juga mendesak agar data emisi dari sektor industri dapat dibuka secara transparan kepada publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi serta menilai langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi masalah polusi ini.


Transparansi data dianggap penting agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak,
termasuk masyarakat dan organisasi lingkungan.

Pada sektor transportasi, Nevi menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar untuk mengembangkan transportasi umum yang ramah lingkungan. Ia menekankan perlunya pemerintah membangun sistem transportasi yang terintegrasi dengan konsep ramah lingkungan, seperti bus listrik, kereta api listrik, dan infrastruktur pendukung untuk
pengguna sepeda.

Dengan demikian, jejak karbon dari sektor transportasi dapat dikurangi secara signifikan.


“Dengan investasi yang cukup pada transportasi ramah lingkungan, kita bisa membantu masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, yang tentunya akan berdampak positif pada kualitas udara,” lanjut Nevi.


Selain itu, Nevi juga menyoroti masalah lingkungan lain yang turut memperparah krisis polusi, seperti deforestasi dan kebakaran hutan yang seringkali terjadi di berbagai wilayah Indonesia.


Polusi akibat kebakaran hutan mengakibatkan kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki masalah pernapasan.
Tidak hanya di darat, pencemaran yang mengalir hingga ke sungai dan laut juga menjadi perhatian Nevi.

Menurutnya, pemerintah harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran lingkungan oleh industri yang membuang limbahnya ke perairan.


“Selain udara, pencemaran di sungai dan laut juga sangat mengkhawatirkan. Pemerintah
harus menindak tegas industri yang membuang limbah sembarangan karena dampaknya sangat buruk bagi ekosistem dan masyarakat yang hidup di sekitar perairan tersebut,” ujarnya.


Menutup pernyataannya,nNevi Zuairina mengingatkan bahwa udara bersih adalah hak
asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun industri, untuk bersama-sama menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih sehat.


“Udara bersih adalah hak asasi, pemerintah wajib memenuhinya. Saya mengajak agar
semua pihak bersinergi untuk menjaga lingkungan hidup demi masa depan yang lebih
sehat dan berkelanjutan,” tutup Nevi Zuairina. (*)

Exit mobile version