Malaysia kemungkinan besar akan menyelenggarakan Pilihan Raya Umum (PRU) atau Pemilu ke-15 akhir tahun 2022 ini, lebih cepat dari jadwal semula bulan Juli 2023. Kapastian tentang PRU-15 akan diadakan dalam waktu dekat disampaikan oleh Perdana Menteri Ismail Yaakob dalam Majelis Pelancaran Jentera Pemuda BN (Barisan Nasional) di Stadion Titiwangsa hari Sabtu (17/9/2022), bahwa ia akan membubarkan Parlemen dalam waktu dekat. Pernyataan sama kembali ditegaskan PM sehari kemudian dalam kesempatan berbeda.
Dalam sistem politik Malaysia, pemilu diadakan paling lambat dua bulan setelah Pardana Menteri membubarkan Parlemen (Dewan Rakyat). Pembubaran parlermen hasil PRU-14 ini kemungkinan akan dilakukan PM Ismail Sabri selepas menyampaikan Anggaran Negara 2023 pada 7 Oktober depan.
Bagaimana peluang Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Barisan Nasional (BN) meraih kemenangan dan kembali menguasai pemerintahan Malaysia setelah kekalahan dari Pakatan Harapan (PH) dalam PRU-14 bulan Mei 2018?
Guna mengetahui perkembangan terbaru, selama tiga hari dari tanggal 15 sampai 17 September lalu penulis melakukan penelusuran dan berdiskusi dengan sejumlah ahli partai dan analis politik Malaysia. Di antaranya kami bertemu dan bertukar pikiran dengan Datok Dr. Ibrahim Yahaya, bekas Setia Usaha Akbar (Sekretaris Pers) mantan Timbalan Perdana Datok Seri Ahmad Zahid Hamidi yang kini menjabat Presiden UMNO; analis politik dan Pengerusi Biro Politik Majelis Perunding Melayu (MPM) Shahbudin Embun; serta diskusi langsung dan/atau melalui media sosial dengan sejumlah tokoh dan analis politik lainnya. Kami juga memantau perkembangan dari berbagai berita media mainstream Malaysia seperti Utusan Malaysia dan Malaysia Kini dalam dua pekan terakhir.
Paling Teratur dan Dinamis
Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang melaksanakan pemilihan umum (di Malaysia disebut pilihan raya umum/PRU) secara teratur sejak 1955. Ada dua tingkatan PRU di Malaysia, yaitu PRU peringkat federal untuk memilih anggota parlemen (Dewan Rakyat) dan PRU peringkat negeri (negara bagian) untuk memilih anggota Dewan Undangan Negeri (DUN).
Sejak PRU ke-1 (1955) hingga PRU-13 (2013), pemilu di peringkat kerajaan federal selalu dimenangkan oleh UMNO dan koalisi BN. Pertama kali dalam sejarah Malaysia, UMNO dan BN mengalami kekalahan pada PRU-14 (2018), ditewaskan oleh koalisi Pakatan Harapan (PH) yang terdiri atas Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim, Partai Bersatu pimpinan Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin, serta Partai DAP dan Amanah. Kekalahan UMNO pertama kalinya disebabkan merebaknya tuduhan korupsi atas PM Datok Najib Tun Razak yang waktu itu juga menjabat Presiden UMNO dan BN.
PRU-15 telah mengantarkan Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia untuk kedua kalinya dalam usia 92 tahun atau PM tertua di dunia. Mahathir memimpin pemerintahan Malaysia dengan janji akan menyerahkan jabatan PM kepada Datok Seri Anwar Ibrahim setelah dua tahun, dari masa jabatan lima tahun.
Namun sebelum Mahathir memenuhi janjinya, kabinetnya jatuh pada Februari 2020 akibat sejumlah anggota koalisi PH menarik dukungan. Pertama kali dalam sejarah Malaysia kabinet jatuh sebelum separuh pediode. Setelah kabinet PH jatuh, pemerintah selanjutnya dibentuk oleh PM Muhyiddin Yassin, bekas sekutu Mahathir yang menelikungnya, melalui koalisi Perikatyan Nasional (PN) yang didukung oleh sebagian besar anggora parlemen dari UMNO. Namun pemerintahan Muhyiddin hanya berumur singkat, bulan Agustus 2021 kabinet jatuh dan diambil alih kembali oleh koalisi BN di bawah pimpinan PM Datok Ismail Sabri Yaakob yang juga Wakil Presiden UMNO. Koalisi baru ini didukung antara lain oleh PN dan PAS.
Terjadinya dua kali pergantian pemerintahan dalam satu periode pemerintahan di antara dua pemilu baru pertama kali terjadi dalam sejarah Malaysia. Ini sekaligus menandai begitu dinamisnya politik di negara jiran itu dewasa ini.
Percaya Diri UMNO dan BN
Keberhasilan merebut kembali pemerintahan di bawah PM Ismail Sabri telah memberikan rasa percaya diri yang tinggi kepada UMNO dan BN di bawah pimpinan Presiden Ahmad Zahid Hamidi yang menggantikan Najib Razak sejak 2018.
Pilihan Raya Umum (General Election) ke-15 Malaysia kemungkinan dilaksanakan bulan November 2022. Sinyal bagi PRU ini lebih cepat daripada Juli 2023 disampaikan oleh Perdana Menteri Ismail Yaakob dalam Majelis Pelancaran Jentera Pemuda BN (Barisan Nasional) di Stadion Titiwangsa hari Sabtu (17/9/2022).
Media melaporkan, lebih 10.000 Pemuda BN hadir pada majlis berkenaan yang turut dihadiri Presiden UMNO/BN Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Deputi Presiden UMNO/BN Datuk Seri Mohamad Hasan, Presiden MCA Datuk Seri Dr Wee Ka Siong, dan Presiden MIC,Tan Sri S A Vigneswaran, serta Ketua Pemuda BN yang juga Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki.
Dalam majelis tersebut, Datuk Seri Ismail Sabri mengulangi pendirian dan janjinya untuk segera berbincang dengan ‘Top Five’ UMNO berhubung pembubaran Parlimen sebagai syarat untuk dilaksanakannya pilihan raya umum. Perdana Menteri berkata, berdasarkan semangat dan sokongan Pemuda Barisan Nasional (BN) hari ini, beliau akan berbincang dengan segera bersama Presiden dan Top Five.
“Hari ini di sini kelima-lima Top Five UMNO ada, maka kita akan bincang dalam tempoh terdekat pembubaran Parlimen ini. Kita sudah hampir ke Pilihan Raya Umum ke-15 (PRU-15), percayalah sikit masa lagi. Saya mendengar dengan jelas (gesaan pembubaran).
“Insya-Allah dalam waktu terdekat kita (Top Five) berjumpa dan berbincang. Apa yang penting apabila Parlimen dibubarkan dan diadakan pilihan raya, kita mesti menang dan mampu menguasai kerajaan kembali,” Ismail Sabri berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pemuda BN di Stadium Titiwangsa di sini, hari ini.
Pengumuman PM Ismail Sabri itu mendapat sorakan hadirin yang melaungkan ‘bubar, bubar, bubar’ berserta tepukan gemuruh.
UMNO Percaya Diri akan Menang
Desakan untuk melaksanakan pemilihan umum lebih cepat sudah disuarakan oleh para petinggi UMNO dan BN setelah kemenangan besar dalam pemilu peringkat negeri di Johor dan Malaka bulan November 2021 dan Maret 2022. Koalisi BN menang telak di pemilu Melaka, hanya tiga bulan sejak BN kembali memimpin pemerintahan Malaysia setelah Ismail Sabri Yaakob dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 20 Agustus 2021. Dalam Pemilu untuk memilih anggota Dewan Undang Negeri (DUN) Melaka BN berhasil merebut 21 dari 28 kursi parlemen lokal di negara bagian tersebut. Sedangkan Koalisi Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar Ibrahim hanya meraih 5 kursi, dan Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya mendapat 2 kursi. Padahal, dalam Pemilu 2018 PH menang dengan 15 kursi DUN. Dengan kemenangan ini, BN berhak mengambil alih pemerintahan tingkat negara bagian dari tangan PH.
Selanjutnya, dalam PRU-15 tingkat negeri Johor 12 Maret 2022, BN kembali memenangi lebih dari dua pertiga kursi DUN Johor, yaitu sebanyak 40 dari 56 kursi yang diperebutkan. Sementara koalisi PH hanya meraih 11 kursi, dan koalisi PN yang dipimpin bekas Menteri Besar Johor (1990-an) Muhyiddin Yasin, kini Presiden Partai Bersatu, hanya meraih 3 kursi. Dua kursi sisanya, masing-masing satu kursi diraih Ikatan Demokratik Malaysia (Muda) dan satu kursi lagi untuk PKR pimpinan Anwar Ibrahim yang dalam pemilu Johor kali ini maju sendiri di luar koalisi PH.
Dua kemenangan beruntun itu telah mendorong UMNO mendesak Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang juga Wakil Presiden UMNO untuk segera membubarkan Parlemen dan mempercepat pelaksanaan PRU-15 dari jadwal semula. Pada 16 Maret 2022, Presiden UMNO yang juga memimpin fraksi BN di Parlemen, Ahmad Zahid Hamidi, menyerukan Pardana Menteri untuk segera membubarkan parlemen agar segera dapat melaksanakan PRU ke-15.
Namun demikian, sampai akhir Agustus 2022 PM Ismail Sabri tidak kunjung memberikan jawaban pasti bagi pembubaran Parlemen guna membuka jalan dilaksanakan Pemilu lebih cepat. Pernyataan tegas PM baru pertama kali dikeluarkan ketika berpidato dalam Majelis Pelancaran Jentera Pemuda BN (Barisan Nasional) di Stadion Titiwangsa hari Sabtu (17/9/2022) kamarin.
Sumber kami yang dekat dengan Presiden UMNO, dalam perbincangan di Kuala Lumpur hari Sabtu (17/9) mengatakan, dengan pernyataan terbaru PM Ismail Sabri akan mendiskusikan (pembubaran Parlemen) dengan Top Five pimpinan tertinggi UMNO dalam waktu dekat, merupakan sinyal Pemilu ke-15 pasti diadakan tahun ini. Istilah “Top Five” merujuk kepada Presiden UMNO Datok Ahmad Zahid Hamidi, Deputi Presiden Datuk Seri Mohamad Hasan, serta 3 Wakil Presiden, yaitu Ismail Sabri Yaakob, Mahdzir Khalid, dan Mohamed Khaled Nordin.
Dengan pernyataan itu, sumber kami hampir bisa memastikan, bahwa PM Ismail Sabri akan segera membubarkan Parlemen setelah menyampaikan anggaran 2023 pada 7 Oktober 2022. Besar kemungkinan, keputusan pembubaran parlemen tersebut akan diambil dalam Musyawarah Khusus Majelis Kerja Tertinggi UMNO yang akan dilaksanakan 30 September depan (ditunda dari rencana semula 17 September 2022).
Berdasarkan rencana di atas, setelah Parlemen dibubarkan, Pemilihan Umum 15 akan dilaksanakan paling lambat akhir November 2022. “Pemilu 15 tidak mungkin diadakan bulan Desember, karena waktu itu adalah puncak musim hujan dan ada ancaman banjir besar yang dapat menghambat pemilih memberikan suara,” kata analis politik Malaysia Shahbuddin Embun.
Menurut Shahbudin, UMNO kini sedang dalam percaya diri tinggi akan menang, dan tidak akan membiarkan Pemilu ke-15 dilaksanakan selepas tahun ini, karena itu berarti akan memberikan kesempatan kepada partai lawan-lawan mereka melakukan konsolidasi untuk merebut kursi Parlemen lebih banyak. “Mesin politik UMNO saat ini sedang panas, bisa berlari kencang. Ibarat menempa besi, harus dilakukan ketika masih panas,” kata Shahbudin.
Pernyataan analis politik ini merujuk kepada dua kemenangan UMNO dan BN dalam pemilu peringkat negeri di Melaka dan Johor beberapa bulan yang lalu. Ia melihat, bila Pemilu dilakukan lebih lama, misalnya awal tahun 2023, maka mesin politik UMNO yang sudah panas akan dingin kembali. Dan ini merugikan UMNO sendiri.
BN Hadapi PRU 15 Tanpa Koalisi
Kabinet PM Ismail Sabri yang kini sedang memerintah di Malaysia didukung oleh gabungan koalisi BN, Perikatan Nasional (PN) dan Mesuarat Nasional (MN) atau PAS. Koalisi “kawin paksa” ini dilakukan UMNO dan BN untuk kembali mengambil alih pemerintahan setelah Kabinet Muhyiddin Yassin jatuh akibat mosi tidak percaya Parlemen yang waktu itu terbelah tiga: BN, PH (PKR+DAP+Amanah), PN+PAS, dan MN. Tidak ada koalisi yang menguasai kursi mayoritas di Parlemen.
Sumber kami mengungkapkan, menghadapi Pemilu ke-15, hampir dipastikan BN tidak akan berkoalisi lagi dengan PN dan PAS. Beberapa kali pertemuan pemimpin BN dengan PN dan BN dengan PAS, memastikan bahwa sudah tertutup pintu bagi mereka untuk berkoalisi dalam PRU 15. Apalagi, dalam pernyataan terbarunya, PAS pun sudah menyatakan tidak akan berkoalisi lagi dengan UMNO maupun BN.
“BN akan maju sendiri. Dalam keadaan sekarang, BN yakin akan berhasil memperoleh kursi paling banyak di Parlemen. Tapi bila nanti jumlah kursi Parlemen tidak cukup (112 kursi) untuk membentuk pemerintahan sendiri, baru dicari kawan koalisi. Syaratnya, posisi PM ada di tangan UMNO,” kata sumber kami.
Analis politik Malaysia Shahbudin Embun berpendapat, menghadapi Pemilu 15, posisi BN memang cukup menguntungkan, karena terpecahnya kekuatan koalisi di Parlemen. Menurutnya, ada beberapa opsi bagi UMNO menghadapi PRU 15. Bisa bersama MN dan PN, berkoalisi dengan PH atau PKR, atau BN maju sendiri seperti dalam PRU 14 dan sebelumnya.
Menurut prediksi Shahbudin, apapun pilihan yang diambil, UMNO dan BN akan kembali memegang tampuk pemerintahan negara Malaysia. Dalam diskusi dengan kami, ia melihat bahwa UMNO dan BN kini dalam keadaan solid dan tidak akan membiarkan partai berbasis puak Melayu dan Islam ini menjadi kuda tunggangan partai lain dalam memerintah negara di masa depan.
Sumber kami yang lain, yang minta identitasnya tidak disebutkan, mengatakan bahwa UMNO sendiri sudah menyiapkan strategi yang matang untuk kembali merebut hati pemilih di akar rumput. Salah satu strategi mereka adalah dengan menyiapkan kader-kader muda sebagai calon anggota Parlemen maupun calon anggota Dewan Undang Negeri (DUN = parlemen negara bagian). Strategi ini merujuk kemenangan dalam pemilu tingkat negara bagian di Johor di Melaka, di mana 70-80% calon UMNO dan BN berasal dari kader partai yang berusia muda.
Strategi memajukan calon anggota parlemen berusia muda ini dilihat penting mengingat cukup banyaknya jumlah pemilih muda setelah usia bagi pemilih diturunkan dari 21 tahun menjadi 18 tahun mulai PRU 15. Dengan perubahan peraturan itu, akan ada 4 – 5 juta pemilih pemula yang akan diperebutkan partai-partai peserta pemilu ke-15. “UMNO sudah siapkan strategi untuk merebut hati pemilih pemula yang jumlahnya cukup besar,” kata sumber kami yang dekat dengan Majelis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO, lembaga yang menentukan arah dan kebijakan politik di partai terbesar Malaysia ini.
Pertanyaan sekarang, siapa yang akan dicalonkan BN sebagai perdana menteri dalam PRU 15 mendatang? Menurut tradisi di UMNO, tentu presiden partai Ahmad Zahid Hamidi. Jadi, kecil peluang Ismail Sabri untuk meneruskan jabatannya sebagai PM selepas PRU 15. Namun bagaimana pastinya, masih perlu kita tunggu perkembangan dalam Musyawarah Khusus Majelis Tertinggi UMNO tanggal 30 September mendatang.*