Oleh : AFRIANITA (Wartawan Harianhaluan.id)
Beberapa waktu lalu, viral di media sosial kegembiraan driver ojek online alias ojol yang akhirnya berhasil mewujudkan mimpi bisa punya rumah sendiri.
Hal itu berkat adanya Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Khusus Mitra Gojek dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).
Program kolaborasi antara Bank BTN, Gojek dan Kementerian PUPR ini merupakan aksi nyata mendorong kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi pekerja sektor informal.
“Nanti kita tinggal di sini nak, tuh liat banyak temen-temen kerja ayah juga”.
Gambar ini gw dapet dari driver Solo Raya, saat mereka liat calon istana barunya dari program KPR gojek. Asli kek mimpi, buat kami driver gojek sebagai pekerja informal tapi bisa ikutan KPR.”
Begitu isi tweet dari Liam G pada 6 Oktober 2022 lalu yang mendapatkan respon yang sangat tinggi dari netizen dengan puluhan ribu likes, ribuan retweet dan ribuan tweet kutipan.
Tingginya respon warga sosmed itu adalah bukti besarnya rasa empati atas kebahagiaan para driver ojol yang akhirnya bisa mewujudkan mimpi untuk memiliki rumah sendiri.
Pada kenyataannya selama ini golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didominasi pekerja informal seperti driver ojol, pedagang kaki lima, petani, nelayan dan lainnya sulit untuk punya rumah sendiri.
Padahal sebenarnya Program KPR Subsidi yang dicanangkan pemerintah memang menyasar pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah, tetapi malah kebanyakan tidak kebagian “jatah”.
Walaupun sebenarnya mereka punya kemapuan membatar angsuran KPR setiap bulan, namun pekerja informal seringkali dianggap tidak layak atau tak “bankable” oleh bank sehingga sulit mengajukan KPR.
Dengan penghasilan yang tidak tetap, profil risiko MBR informal sulit diterima perbankan sehingga bank akhirnya lebih ketat dalam syarat yang membuat MBR juga merasa berat.
Hasil publikasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) per November 2021 menunjukkan, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk segmen MBR non-fixed income atau masyarakat berpenghasilan tidak tetap hanya 16 persen.
Sedangkan sebanyak 84 persen sisanya tersalurkan kepada konsumen MBR fixed income atau MBR dengan pendapatan tetap yang terdiri dari PNS, TNI/Polri dan swasta.
Mendukung data tersebut, hasil survei BTN 2021 kepada kaum milenial dengan penghasilan rata-rata di bawah R10 juta mengungkapkan sebesar 62,7 persen alasan masyarakat belum memiliki rumah dipengaruhi oleh faktor finansial (Kompas.com,16 Maret 2022).
Bagi golongan pekerja informal dengan penghasilan tak tetap bisa memiliki rumah sendiri ibaratnya hanya seperti mimpi yang entah kapan bisa terealisasi. Harapan yang entah kapan bisa menjadi kenyataan.
Tetapi kini mimpi para pekerja informal seperti driver Gojek dan jutaan rakyat Indonesia yang masih belum mempunyai rumah sebagai tempat berteduh dan melepas lelah, akan bisa terwujud dengan lebih mudah.
Seperti KPR Subsidi Khusus Mitra Gojek. Cicilan pembelian rumah cukup ringan mulai dari Rp885.000 saja per bulan. Sedangkan para driver cukup membayar uang muka Rp2 juta saja.
Rumah yang tersedia bagi para mitra seharga Rp140 Juta dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang memberikan subsidi uang muka sebesar Rp40 juta.
Direktur Distribution and Funding BTN Jasmin mengatakan jutaan pekerja sektor informal memiliki peluang untuk membeli rumah dengan skema KPR termasuk mitra driver Gojek.
Ini sejalan dengan program pemerintah untuk membantu masyarakat dari berbagai sektor memiliki rumah melalui berbagai program yang telah dijalankan salah satunya BP2BT.
BTN menargetkan kerja sama ini berjalan di seluruh wilayah potensial di mana Gojek beroperasi. Secara angka, BTN mengestimasi sebanyak 200 ribu mitra driver yang memenuhi syarat dan layak mendapatkan pembiayaan.
Tak hanya untuk mitra Gojek, Bank BTN juga siap memberikan pembiayaan rumah kepada para pedagang pasar yang jumlahnya kini mencapai 17 juta orang se-Indonesia.
Bank BTN dengan IKAPPI telah berkolaborasi dalam program “Grebek Pasar”. Kini para pedagang juga dapat memiliki hunian yang layak, sehat dan terjangkau dengan skema fasilitas KPR BP2BT.
Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN terus berinovasi mendorong laju penyaluran KPR Bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah mempercepat pencapaian Program Satu Juta Rumah.
Kegiatan ini merupakan salah satu strategi Bank BTN untuk dapat menyalurkan kuota yang telah dipercayakan oleh Pemerintah kepada Bank BTN, melalui produk KPR Bersubsidi BP2BT.
Kementerian PUPR telah memberikan amanah kepada Bank BTN untuk menyalurkan KPR Bersubsidi pada tahun 2022 dengan kuota terbanyak yaitu 170.000 kuota KPR FLPP, 19.600 kuota KPR BP2BT dan 18.360 kuota KPR Tapera.
Solusi Pembiayaan Rumah dari Pemerintah
Presiden Republik Indonesia, Jokowi menyebutkan bahwa memiliki rumah yang layak huni merupakan hak asasi setiap warga negara dan tugas pemerintah untuk memastikan hal tersebut terpenuhi.
Namun, berdasarkan data dari Housing and Real Estate Information System (2022) setidaknya masih ada 12,7 juta yang belum memiliki rumah atau backlog kepemilikan rumah tahun 2021.
Sementara dominan atau sebesar 84 persen dari data backlog 2022 tersebut golongan MBR yang belum punya rumah mencapai sebanyak 10,7 juta dan sisanya adalah golongan NonMBR sebanyak 1,9 juta.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sektor perumahan, pemerintah menargetkan 70 persen masyarakat tanah air memiliki akses terhadap perumahan dan pemukiman layak, aman serta terjangkau.
Pemerintah menargetkan target rasio keterhunian rumah dan rumah layak akhirnya dapat mencapai 100 persen pada 2045 mendatang.
Oleh karena itu pemerintah melalui berbagai instrumen fiskal telah berupaya mendukung pengembangan sektor perumahan bagi MBR dengan Program KPR Bersubsidi.
Antara lain melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kemudian Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pembangunan Rusun dan Rusus (rumah khusus), serta insentif pajak berupa pembebasan PPN dan PPh 1 persen untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.
Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk meningkatkan akses MBR terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, sejak 2011 hingga 2022 pemerintah telah menyalurkan 1.997.482 unit rumah realisasi program bantuan penyediaan perumahan. (investor.id, 27 Desember 2022)
Selain program FLPP, pada RPJMN 2015-2019 dilaksanakan kembali Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebagai bagian dari KPR bersubsidi.
SBUM telah menyalurkan sebesar Rp15,31 triliun untuk 805.506 unit. Selain itu juga diperkenalkan Program program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), hingga 2022 sebesar Rp1,19 triliun untuk 30.356 unit.
BTN Konsisten Garap Segmen Rumah Subsidi
Sejak didaulat sebagai bank penyalur KPR pada tanggal 10 Desember 1976 lalu hingga akhir tahun 2022, BTN telah mengucurkan pembiayaan mencapai Rp400 triliun dan mewujudkan mimpi 5 juta keluarga di Indonesia.
Dari keseluruhan pembiayaan yang mencapai hampir Rp400 triliun tersebut, lebih dari 56 persen atau sekitar Rp219 triliun mengalir ke segmen KPR Subsidi sementara sisanya mengalir ke segmen KPR nonSubsidi.
Bank BTN masih memimpin pasar KPR dengan pangsa pasar sebesar 40 persen saat ini. Sedangkan pada segmen KPR Subsidi, Bank BTN bahkan menguasai pangsa pasar hingga sebesar 89 persen.
BTN berkomitmen mempermudah masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah dengan proses yang mudah dan cepat untuk meningkatkan penyaluran kredit dan mempertahankan pangsa pasarnya. Lebih dari 5 ribu pengembang telah bermitra dengan BTN .
Perseroan memiliki Housing Finance Center untuk menciptakan pengembang-pengembang berkualitas guna mendorong percepatan program sejuta rumah.
Dengan berbagai strategi , Bank BTN telah memberikan kontribusi untuk program Sejuta Rumah mencapai lebih dari 60 persen per tahunnya atau setara 736 ribu unit.
Beberapa produk KPR Subsidi Bank BTN diantaranya KPR Bersubsidi skema FLPP bagi MBR sektor pekerjaan formal/fixed income Nonpeserta Tapera.
Kemudian BP2BT, program bantuan pemerintah untuk MBR informal yang telah mempunyai tabungan di BTN untuk pemenuhan sebagian uang muka rumah .
Ada juga KPR Tapera BTN adalah pinjaman yang diberikan untuk pembelian rumah pertama khusus untuk PNS Peserta Tapera.
Kemampuan bank BUMN dengan pembiayaan properti terbesar di dalam negeri ini dalam menyalurkan KPR terbukti sudah sangat mumpuni.
Sebagai pionir sektor pembiayaan perumahan, BTN tak berhenti tetapi terus melakukan berbagai inovasi sehingga mampu tetap merajai pangsa pasar KPR dan KPR subsidi.
Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Hirwandi Gafar mengatakan, pihaknya menargetkan penyaluran KPR FLPP dan Tapera sepanjang tahun 2023 sekitar 182.250 unit senilai Rp27,337 triliun. Target tersebut diasumsikan dengan harga rumah sekitar Rp150 juta per unit.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo mengatakan menghadapi tantangan perbankan tahun 2023, Bank BTN telah menyiapkan 6 usulan inisiatif jangka pendek.
Yakni New KPR FLPP dengan masa tenor 20 tahun dan subsidi 10 tahun. Kedua, New KPR Selisih Subsidi Bunga (SSB) dengan tenor 20 tahun dan subsidi 10 tahun.
Ketiga, skema KPR Rent To Own untuk MBR Informal dengan tenor maksimal 30 tahun. Nasabah menyewa rumah terlebih dulu kemudian menjadi hak milik.
Keempat, KPR dengan Skema Staircasing Share Ownership (SSO), yakni KPR Subsidi dengan skema kepemilikan secara bertahap.
Dan kelima, BTN juga juga berharap ada penugasan khusus kepada pihak asuransi oleh pemerintah untuk subsidi tarif premi asuransi KPR.
Bank BTN konsisten dalam menggarap segmen rumah subsidi dan terus berinovasi serta bersinergi demi bisa mewujudkan mimpi MBR agar bisa lebih mudah punya rumah. (*)
Oleh : AFRIANITA (WARTAWAN HARIAN HALUAN)