PADANG, HARIANHALUAN.ID – Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumatera Barat (Sumbar), Sari Lenggogeni, mengatakan bahwa wisatawan leisure menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sektor pariwisata di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah. Pernyataan ini disampaikannya mengingat pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada penyelenggaraan event berbasis Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE) di Sumbar.
Menurut Sari Lenggogeni, setelah pandemi COVID-19, sektor pariwisata di Sumbar mulai bangkit dengan peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 85 persen pada tahun 2023. Namun, pada 2024 dan 2025, sektor ini menghadapi tantangan baru, selain dampak perubahan iklim, bencana alam, kebijakan pengurangan anggaran dari APBN dan APBD yang menyebabkan berkurangnya jumlah event MICE. Hal ini mempengaruhi tingkat okupansi hotel, penerbangan, restoran, serta pendapatan pajak daerah dari sektor pariwisata.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada perjalanan dinas pemerintah atau acara yang diselenggarakan oleh instansi. Negara-negara lain telah membuktikan bahwa wisatawan leisure yang membiayai perjalanannya sendiri jauh lebih berkelanjutan bagi industri pariwisata,” ujar Sari Lenggogeni kepada Haluan, Jumat (14/2).
Sari Lenggogeni mengatakan, bahwa Sumbar harus mulai mengalihkan fokus dengan menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara melalui promosi yang tepat. Salah satu strategi yang diusulkan adalah memperkuat kolaborasi dengan komunitas, asosiasi non-pemerintah, serta sektor swasta yang memiliki daya tarik bagi wisatawan murni.
“Pariwisata Sumbar harus lebih mandiri dan tidak bergantung pada event yang mengundang pejabat pemerintah. Kita perlu lebih banyak acara yang benar-benar menarik minat wisatawan untuk datang menikmati keindahan alam dan budaya Sumbar,” ujarnya.
Meski demikian, Sari Lenggogeni menilai ada sisi positif dari efisiensi ini. Pariwisata seharusnya lebih mengandalkan wisatawan leisure yang membiayai perjalanannya sendiri, bukan yang tergantung pada perjalanan dinas pemerintah seperti SPPD. Negara-negara tetangga telah menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata lebih stabil jika didukung oleh wisatawan yang datang secara mandiri untuk berlibur, bukan untuk urusan bisnis pemerintah.
Dengan adanya keterbatasan anggaran pemerintah, strategi yang harus segera diterapkan adalah menarik sebanyak mungkin wisatawan nusantara dan mancanegara. Ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan komunitas dan asosiasi non-pemerintah yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Sektor pariwisata tidak boleh hanya bergantung pada acara yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, melainkan harus lebih banyak mengadakan event yang benar-benar menarik wisatawan murni.
Lebih jauh Sari Lenggogeni mengatakan, contoh keberhasilan pendekatan ini terlihat pada acara WIES 2024 yang menarik banyak perhatian internasional karena dihadiri oleh Wakil Presiden dan para menteri. Namun, ke depannya, paradigma harus diubah bahwa wisatawan utama bukanlah pejabat pemerintah, melainkan wisatawan individu yang datang untuk menikmati destinasi wisata.
Sebagai solusi jangka pendek, Sari Lenggogeni juga mendorong agar anggota dewan yang anggarannya tidak terdampak efisiensi dapat berkontribusi dalam mendukung promosi dan penyelenggaraan event pariwisata. Penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) dewan untuk mempromosikan Sumbar ke negara-negara tetangga dapat menjadi langkah strategis agar Sumbar tetap menjadi destinasi wisata unggulan.
Dengan pendekatan yang lebih inovatif dan strategi promosi yang efektif, sektor pariwisata Sumbar diharapkan tetap berkembang meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Wisatawan leisure diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan pariwisata Sumbar dalam jangka panjang. (*)
