BUKITTTINGGI, HARIANHALUAN.ID — Sebanyak 5.695 pelajar SMA Negeri dan Swasta sederajat se Kota Bukittinggi terbebas dari uang komite selama tahun 2023.
Dengan rincian 5.097 pelajar SMA, SMK dan SLB Negeri, serta 598 pelajar SMA, SMK dan SLB Swasta.
Tidak hanya uang komite, 517 guru tidak tetap atau Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolah tersebut juga menerima bantuan insentif dari Pemko Bukittinggi.
“Tahun 2023 lalu, kita Pemko Bukittinggi bayarkan uang komite untuk 5.695 pelajar SMA dan SMK sederajat dengan anggaran Rp 13,5 milyar lebih. Anggaran itu juga termasuk honor guru tidak tetap dan THR mereka,” kata Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Selasa (16-1-2024).
Ia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 13,5 miliar lebih tersebut digulirkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp9,4 miliar kepada Pemprov Sumbar, dan Rp4,5 miliar digulirkan dalam bentuk hibah Pemko Bukittinggi.
Dari total Rp9,4 miliar lebih Bantuan Keuangan Khusus itu, sebesar Rp8.764.622.023 dimanfaatkan untuk membayar iuran komite 5.097 pelajar SMA, SMK dan SLB Negeri.
“Kemudian Rp 686.000.000 lagi dimanfaatkan untuk pembayaran insentif 98 guru tidak tetap SMA, SMK dan SLB Negeri,” kata Erman Safar.
Sedangkan Rp 4,05 miliar lebih dana hibah imbuhnya, disalurkan untuk bantuan uang komite pelajar dan insentif guru SMA Swasta sederajat di Kota Bukittinggi.
Dengan rincian sebesar Rp 1.118.800.000
dibayarkan untuk iuran komite 598 pelajar SMA, SMK, dan SLB Swasta, dan Rp 2.933.000.000 lagi dimanfaatkan untuk pembayaran insentif guru sekolah yang bersangkutan.
“Dengan total anggaran sebesar Rp13.502.422.023, maka 5.695 pelajar SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta se Kota Bukittinggi terbebas dari iuran komite. Kemudian 517 guru Non PNS mendapatkan dana insentif,” ujar Erman Safar.
Diakuinya, bidang pendidikan jadi prioritas bagi Pemko Bukittinggi. Setiap jenjang pendidikan diberikan program yang berkualitas dan membebaskan warga dari beban keuangan.
Pemko Bukittinggi imbuhnya, menargetkan 100 persen generasi muda Kota Bukittinggi wajib belajar minimal 12 tahun. Para pelajar juga dibebaskan dari beban biaya di setiap sekolah, salah satunya biaya iuran komite di tingkat SMA.
“Beban pembangunan biarkan menjadi tanggung pemerintah. Jangan bebankan rakyat. Kita ingin kurangi beban masyarakat, salah satunya melalui
program subsidi uang komite yang kita anggarkan,” tuturnya. (h/tot)