Era Wiharto juga mengatakan, dari seluruh warga binaan Lapas Padang, sekitar 30 persen belum memiliki KTP. Oleh karena itu, pihaknya berencana akan menyerahkan jumlah warga binaan ke KPU Padang pada Mei mendatang.
“Angka fluktuatif karena di Lapas Padang tidak boleh menolak narapidana dari UPT lain yang ada di Sumbar. Sesuai dengan kepentingan dari posisi pendaftaran pemilih mungkin ditargetkan sampai Mei, semua warga binaan sudah memiliki KTP,” katanya lagi.
Ia menambahkan, ketersediaan fasilitas di Lapas Kelas II A Padang berdasarkan hasil rencana kerja, bahwa sudah memenuhi standar dan sarana prasarana selama mereka menjalani sisa pidananya.
“Mencukupi, hanya mungkin kami di satu sisi membutuhkan stakeholder yang lain bekerja sama dengan kami terkait dengan pembinaan keterampilan mereka,” ucapnya. (*)
