PADANG, HARIANHALUAN.id – Partai Buruh Sumbar memasang target realistis dalam Pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Targetnya bisa memiliki satu fraksi di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
“Kita targetkan satu fraksi buruh Sumbar di DPRD provinsi. Begitu juga dengan DPRD kabupaten/kota, dan minimal target kita satu atau dua orang perwakilan di kabupaten/kota,” ujar Ketua Exco Partai Buruh Sumbar Doni Alferi kepada Haluan, Selasa (7/2).
Doni Alferi memastikan proses pencalegan di partainya tanpa mahar politik. Dikatakannya, Partai Buruh membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Sumbar yang punya niat untuk berkontestasi di Pileg 2024, dengan berbagai persyaratan.
“Pendaftaran tidak ada mahar, karena yang menjadi caleg adalah pengurus partai sendiri. Mereka merupakan dari kalangan buruh yang memiliki kapasitas, namun kita akan mengadakan pendidikan politik, yaitu pendidikan ideologi dan kapasitasnya yang terjun ke dunia politik,” katanya.
Menurutnya, sudah saatnya mereka memperjuangkan teman-teman buruh ke legislatif. Sebab, selama ini memperjuangkan hak buruh tidak pernah sampai dan hanya di tengah jalan.
Partai Buruh, katanya, tidak menerima pendaftar yang punya catatan buruk terhadap pekerja atau buruh dan masyarakat luas. Kemudian, caleg dari Partai Buruh harus pro rakyat, peduli terhadap pekerja, petani, dan kaum-kaum terpinggirkan lainnya.
“Masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi caleg bisa mendaftar di website resmi Partai Buruh,” ujarnya.
Doni Alferi juga mengatakan, penjaringan caleg tahap 1 sudah selesai dilaksanakan. Adapun tahap pertama ini baru sekira 25 persen progresnya di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
“Mudah-mudahan kami dapat memperjuangkan buruh melalui Partai Buruh. Selama ini aspirasi teman-teman lewat jalan, demo dan lainnya, dengan adanya partai buruh sehingga terwakilkan aspirasi masyarakat,” ucapnya.
Diketahui, Partai Buruh punya 13 platform perjuangan, pertama kedaulatan rakyat, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, jaminan sosial, kedaulatan pangan dan reforma agraria.
Kemudian upah layak, pajak yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat, hubungan industrial, lingkungan hidup, HAM dan masyarakat adat.
Tidak hanya itu, perlindungan perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, miskin kota dan buruh Informa. Selanjutnya, pemberdayaan disabilitas, perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta. (fdi)