Minta Perda LGBT, Parik Paga Nagari Kurai Dukung Epyardi Asda jadi Gubernur Sumbar

BUKITTINGGI,HARIANHALUAN.ID – Parik Paga Nagari Kurai V Jorong menyatakan dukungan kepada Bupati Solok, Epyardi Asda, untuk menjadi gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatra Barat. Dengan dukungan tersebut, mereka berharap bisa lahir peraturan daerah tentang pelarangan perilaku LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

“Kami merasa pemerintah kurang peduli dengan kemaksiatan yang terjadi. Akibatnya, Bukittinggi disebut-sebut menjadi kota tertinggi kedua setelah Padang dalam soal jumlah pelaku LGBT di Sumbar,” kata Ketua Parik Paga Nagari Kurai V Jorong, H. St. Rajo Bujang, Jumat (21/6/2024).

Pernyataan itu ia ungkapan dalam pertemuan Epyardi dengan niniak mamak Limbago Adaik Nagari Kurai V Jorong, bundo kanduang, dan Parik Paga Nagari Kurai V Jorong. Pada pertemuan itu, para tokoh adat mengeluhkan sejumlah persoalan, salah satunya terkait tingginya angka kemaksiatan di masyarakat.

Menurut Bujang, marwah Ranah Minang telah tercoreng akibat kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Padahal, selama ini Sumbar dikenal sebagai daerah agamis karena memiliki falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK).

“Sebenarnya kami telah mulai berbuat dengan melakukan sweeping terhadap perilaku LGBT ini. Kafe-kafe yang masih buka di atas pukul 12 malam, kami suruh tutup. Ini semata dalam upaya menjaga kampung, menjaga nagari,” paparnya.

Namun, kata dia, segala upaya tersebut tidaklah cukup dalam memberantas kemaksiatan. Sebab, satu-satunya tindakan untuk mengatasi LGBT secara menyeluruh hanyalah dengan upaya hukum oleh pemerintah daerah.

“Itu sebabnya kami ingin Pak Epyardi menjadi gubernur mendatang. Kita butuh sosok yang tegas, yang peduli, dan yang mau bertindak untuk memberantas LGBT. Bukan pemimpin yang hanya bisa berkata-kata, tetapi tidak pernah ada tindakan yang nyata,” sebutnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Harian Limbago Adaik Nagari Kurai V Jorong, Taufik Dt. Nan Laweh. Menurut dia, Sumbar membutuhkan pemimpin yang benar-benar melayani rakyat, bukan pemimpin yang minta dilayani rakyatnya.

“Kami telah banyak melihat kinerja Pak Epyardi di Solok. Terutama saat marah-marah kepada petugas puskermas yang menolak melayani pasien. Memang seperti ini pemimpin yang dibutuhkan Sumbar,” kata Taufik.

Menjawab harapan tersebut, Epyardi berjanji akan memberantas LGBT di Sumbar jika terpilih menjadi gubernur. Menurut dia, kemaksiatan itu bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan aturan perundang-undangan.

“Kalau nanti Allah mengizinkan saya menjadi Gubernur Sumbar, saya akan segera membentuk peraturan daerah tentang anti LGBT ini. Silahkan catat omongan saya, haram Bumi Ranah Minang ini diinjak oleh para pelaku 
LGBT,” pungkasnya.(**)