Belum Berjalan Keseluruhan, Makan Bergizi Gratis di Sumbar Tak Berkejelasan

Kemenkes memperkuat pengamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjaga kualitas keamanan pangan.

Kemenkes memperkuat pengamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjaga kualitas keamanan pangan.

PADANG, HARIANHALUAN.ID- Memasuki pekan kedua, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat (Sumbar) tampaknya tak berjalan sesuai harapan. Permasalahan dalam pengadaan wadah makan telah memunculkan berbagai persoalan, yang pada gilirannya menyebabkan kembali tertundanya pelaksanaan program tersebut di sejumlah kabupaten/ kota.

Selain menyebabkan kembali tertundanya pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, penggunaan wadah makan yang dinilai tidak sesuai standar juga menyebabkan pelaksanaan MBG di Kota Pariaman harus dihentikan sementara. Kota Pariaman diketahui telah memulai Program MBG sejak 6 Januari 2025 lalu.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, Yayasan Asmaul Kalidamang selaku vendor MBG di Pariaman menggunakan wadah makan plastik sekali pakai. Pengurus Yayasan Asmaul Kalidamang, Fakhriati mengatakan, pihaknya sudah tidak diizinkan lagi menggunakan wadah plastik sekali pakai dalam pendistribusian paket makanan MBG.

Wadah tersebut dinilai Badan Gizi Nasional (BGN) tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), karena akan menimbulkan penumpukan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan.

“Saat itu, kenapa kami diizinkan BGN, karena menurut perkiraan kami pesanan ompreng atau wadah makan stainless akan sampai pada tanggal 8 Januari. Jadi, kami janjikan dulu pakai wadah plastik selama tiga hari pertama,” katanya kepada Haluan, Senin (13/1).

Namun, rencana tersebut batal setelah BGN mengkonfirmasi bahwa ompreng yang dipesan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, Fakhriati terpaksa membatalkan pesanan tersebut dan memesan ulang ompreng sesuai permintaan BGN.

“Karena tidak sesuai standar, makanya kami ganti. Kami pesan ulang dengan estimasi pengiriman tanggal 16 sampai 20 Januari dari Jakarta. Jadi, sampainya paling lambat tanggal 24-25 Januari nanti di Pariaman,” ujarnya.

Ia menerangkan, BGN telah menetapkan standar ompreng dengan material stainless SUS304. Sementara, spesifikasi ompreng pesanan pertama adalah material stainles SUS201.

“Perbedaannya ada pada ketebalan. Untuk SUS201 kedalamannya sekitar enam sampai enam setengah sentimeter. Kalau yang SUS304, delapan sentimeter,” ujarnya.

Mulanya, Fakhriati sengaja memesan ompreng SUS201 karena merujuk harga yang lebih murah. Beberapa hari kemudian, ia baru menyadari bahwa ompreng pesanan tersebut tidak sesuai standar.

“Kami kan setiap hari ada rapat dengan BGN, ya. Kira-kira beberapa hari setelah dipesan, baru diketahui kalau ompreng yang dipesan ini tidak sesuai standar,” katanya.

Fakhriati memperkirakan, ompreng yang baru akan tiba di Kota Pariaman paling lambat pada tanggal 24-25 Januari 2025. Jadi, ada penundaan program MBG sekitar dua pekan di daerah tersebut. Selama dua pekan tersebut, Fakhriati memastikan pemberian makan bergizi tidak dilakukan.Di sisi lain, ada alasan di balik lamanya penyelesaian pesanan ompreng.

Menurut pemilik dapur yang berlokasi di Desa Alai Galombang itu, terdapat peningkatan jumlah permintaan ompreng karena Program MBG. Vendor dilarang mengimpor barang, sehingga harus memesan di pabrik asli Indonesia.

“Jadi, yang duluan pesan yang lebih cepat selesai. Kalau masalah tempat produksi, sebenarnya ada banyak pabrik, tapi spesifikasinya udah ditentukan BGN,” katanya.

Sebelumnya, Fakhriari menyebut pihaknya sudah pernah mengusulkan beberapa alternatif pengemasan makanan. Namun, usulan tersebut kebanyakan ditolak. Menurutnya, ada banyak pertimbangan dalam memutuskan pengemasan makanan bergizi untuk siswa sekolah, di antaranya terkait soal keamanan dan kebersihan.

“Sebenarnya sudah dicarikan alternatifnya. Kalau perlu seperti sistem katering dengan siswa membawa wadah makanan sendiri dari rumah. Namun, dari BGN mengambil pilihan yang aman saja, yang higienis begitu,” katanya.

Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Nur Inggrid Saumi menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sekolah penerima MBG terkait penundaan sementara program tersebut.

Ia menyebut, sejauh ini, 16 sekolah yang terdaftar tidak ada yang mengajukan keluhan terkait penghentian distribusi makan bergizi.

“Dari pihak sekolah sudah diberitahu dua hari sebelumnya kalau MBG akan dihentikan sementara sampai ompreng datang, dan mereka dapat mengerti situasinya,” katanya, Senin (13/1).

Ia menjelaskan, penundaan program MBG berdasarkan arahan dari BGN. Sebab, pihak vendor sudah tidak diizinkan lagi memakai wadah plastik sekali pakai.

“Dikhawatirkan muncul masalah baru tentang sampah plastik dari wadah sekali pakai ini. Hal ini juga akan memberi kesan negatif terhadap program pemerintah yang tengah dijalankan,” katanya. (*)

Exit mobile version