PADANG, HARIANHALUAN.ID – Perkembangan teknologi informasi yang pesat menghadirkan tantangan besar bagi industri media, khususnya media cetak.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat (Sumbar), Widya Navies menyoroti bahwa pertumbuhan berbagai platform online lambat laun menggerus eksistensi media cetak.
“Fenomena ini sudah terbukti. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak menjamurnya media online, bahkan yang tidak terverifikasi, banyak media cetak yang tumbang. Ini menjadi bukti bahwa revolusi teknologi tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Selain itu, lemahnya regulasi menyebabkan siapa saja bisa mengklaim diri sebagai wartawan tanpa standar yang jelas. Ia menekankan bahwa media cetak memiliki struktur yang lebih kompleks, karena proses penerbitannya melalui tahapan panjang untuk memastikan berita yang berimbang. Sebaliknya, media online sering kali dikelola individu tanpa banyak pekerja tambahan.
“Salah satu tantangan yang ada dalam perusahaan media cetak adalah, perusahaan tersebut mempekerjakan banyak orang, karena pada dasarnya informasi yang dimuat di media cetak memang mesti melalui proses Panjang, sehingga menjadi berita yang berimbang, belum lagi pekerja lainnya. Sedangkan di media online hal tersebut tidak berlaku,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa media online bukanlah kompetitor, melainkan bagian dari ekosistem informasi yang perlu diatur agar tetap kredibel.
Ia mendorong Dewan Pers untuk memperketat regulasi bagi media online, termasuk proses verifikasi dan pelatihan jurnalistik, guna menjamin profesionalisme dan kepatuhan terhadap kode etik.
“Mestinya, seluruh media online sebelum menjadi platform penyebar informasi hendaknya lolos dahulu dalam tahap verifikasi. Kemudian, media online mestinya juga diarahkan kepada pelatihan jurnalistik, dibekali dengan pemahaman kode etik seperti yang sudah dilakukan sejak lama pada media cetak,” katanya.
Sepanjang kepemimpinannya di PWI Sumbar, Widya Navies mengklaim belum menemukan kasus anggota PWI, baik dari media cetak maupun online, yang melanggar kode etik atau Undang-Undang Pers.
“Sampai saat ini, atas nama anggota PWI, belum ada seorangpun yang memiliki kasus sampai ke ranah hukum. Meskipun ada, namun itu masih bisa diatasi dan dikomunikasikan dengan orang yang bersangkutan sembari memperbaiki, agar kedepannya anggota PWI lebih memperhatikan nilai-nilai vital dalam dunia jurnalistik,” ucapnya.
Namun, ia menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan. PWI berencana melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk memberikan pembekalan kepada anggota baru demi menjaga standar jurnalistik yang berkualitas.
“Ini sudah menjadi program utama PWI di bawah kepemimpinan saya, agar bagaimana caranya kami yang ada di atas untuk turun ke bawah. Sebelumnya, jika pembekalan dilakukan di suatu daerah, namun yang hadir hanya beberapa orang saja, sehingga diharapkan mereka menyampaikan lagi ke bawah, namun rata-rata program ini tidak jalan,” ujarnya. (*)