Dalam upaya menekan angka kemiskinan secara struktural, Pemprov Sumbar menjalankan strategi ganda: bantuan langsung untuk kebutuhan dasar serta program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Saat ini, sebanyak 713 orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diterjunkan ke lapangan, masing-masing ditargetkan membina 10 keluarga miskin agar mampu mandiri dalam waktu tiga bulan.
“Dengan skema ini, sedikitnya 7 ribu keluarga ditargetkan keluar dari garis kemiskinan setiap tahun. Jika ini dijalankan konsisten, dalam lima tahun kita bisa menuntaskan kemiskinan di Sumbar,” ujarnya optimistis.
Program pemberdayaan juga diarahkan berdasarkan potensi dan latar belakang ekonomi keluarga. Misalnya, bagi keluarga petani atau peternak, pendampingan akan difokuskan pada pengembangan usaha produktif yang sesuai dengan sektor tersebut.
Lebih lanjut, Pemprov juga menerapkan pendekatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyukseskan program pengentasan kemiskinan. Beberapa OPD yang dilibatkan di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Dinas Kehutanan melalui program perhutanan sosial.
“Semua OPD yang memiliki wewenang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat kami libatkan. Karena upaya mengentaskan kemiskinan tak bisa sektoral, tapi harus lintas bidang dan terkoordinasi,” tutur Syaifullah. (ADPSB)
