Sumbar Targetkan Kemandirian Fiskal pada 2030

PADANG, HALUAN—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan peta jalan menuju kemandirian fiskal hingga tahun 2030. Strategi ini disusun secara bertahap melalui konsolidasi, optimalisasi, ekspansi, hingga pemantapan pendapatan daerah.

Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, mengatakan, pada fase awal tahun 2025–2026, fokus utama pemerintah daerah adalah melakukan konsolidasi dan memperkuat fondasi. Medi menjelaskan, langkah yang ditempuh mencakup pendataan ulang potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta inventarisasi aset daerah yang memiliki nilai ekonomi.

“Selain itu, digitalisasi penerimaan daerah menjadi agenda penting. Dengan sistem digital, kebocoran penerimaan bisa ditekan, terutama pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui integrasi data antara Samsat dan Disdukcapil,’ katanya kepada Haluan,Selasa (19/8).

Tak hanya itu, pajak air permukaan juga akan masuk dalam sistem digital. Sementara aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan atau idle akan diinventarisasi, termasuk penyelesaian permasalahan hukum terkait Padang Industrial Park (PIP).

Lebih lanjut dikatakan Medi, restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi prioritas. Pemerintah akan menilai kinerja BUMD, merancang rencana revitalisasi, serta memastikan setiap perusahaan daerah memberikan kontribusi optimal. “Target pada fase ini ialah peningkatan PAD minimal 10 persen dari baseline 2025,” ujarnya.

Memasuki 2026–2027, fokus bergeser pada optimalisasi potensi. Pemerintah provinsi berencana memonetisasi aset daerah melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak swasta. “Aset yang selama ini menganggur akan disewakan atau dimanfaatkan secara produktif,” tuturnya.

Di sisi lain, BUMD sektor keuangan seperti Jamkrida dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan diperkuat dengan tambahan modal. Tak kalah penting, proyek-proyek strategis juga disiapkan untuk dibiayai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun sukuk.

“Contoh konkret adalah rencana pembangunan rumah sakit dan pengembangan gedung budaya menjadi hotel komersial. Integrasi sistem pajak provinsi dengan kabupaten/kota juga mulai digarap agar penerimaan semakin solid,” tuturnya.

Dengan langkah tersebut, ujar Medi, pemerintah menargetkan minimal tiga aset idle bisa segera termonetisasi. Laba dan dividen BUMD diproyeksikan meningkat hingga 15 persen, sementara proyek KPBU siap ditransaksikan.

Fase berikutnya, 2027–2028, menjadi momentum ekspansi dan diversifikasi. Pemerintah akan merestrukturisasi BUMD Grafika dan BUMD Energi. Keduanya diarahkan menjalin kerja sama bisnis dengan swasta agar bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan.

“Dalam periode ini, Pemprov Sumbar juga menargetkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bidang agroindustri, pariwisata, serta energi terbarukan. Selain itu, promosi investasi gencar dilakukan ke pasar nasional maupun internasional, termasuk Malaysia, Singapura, dan Jepang,” ujarnya.

Hasil yang diharapkan adalah BUMD mampu menyetor dividen, PAD tumbuh minimal 15 persen, serta terhimpun investasi baru, senilai sedikitnya Rp10 triliun.

Sementara pada 2028–2029, pemerintah menitikberatkan pada pemantapan. Pendapatan baru yang berhasil dikembangkan harus berkelanjutan, sementara layanan publik diarahkan berbasis pendanaan kreatif.

“BUMD akan diperluas ke sektor hilirisasi pertanian, logistik, perdagangan komoditas, hingga pariwisata. Proyek KPBU seperti RSUD dan Taman Budaya diharapkan sudah beroperasi, sehingga pelayanan publik meningkat tanpa membebani APBD,” ujarnya.

Dengan langkah tersebut, kontribusi PAD ditargetkan mencapai 60 persen dari total pendapatan daerah. Total dividen dari seluruh BUMD diharapkan menembus Rp200 miliar.

Puncaknya, tahun 2029–2030 menjadi fase menuju kemandirian fiskal. Ketergantungan pada APBN diupayakan berkurang, sementara kekuatan fiskal daerah diperbesar. Ekspansi pasar internasional melalui penguatan ekspor produk unggulan menjadi agenda utama.

“Pemprov Sumbar menargetkan PAD bisa mencapai 62 persen dari total pendapatan daerah. Sistem pajak yang terintegrasi penuh diharapkan mampu menopang keberlanjutan fiskal jangka panjang,” ujarnya.

Untuk memastikan seluruh agenda berjalan, Medi menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah tindak lanjut. Pertama, membuat peta pendapatan yang jelas dengan data 2024–2025 sebagai baseline. Kedua, menyusun daftar aset prioritas yang siap dimanfaatkan dengan target waktu dan nilai yang terukur.

“Selain itu, dibentuk tim khusus percepatan kemandirian fiskal yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah. Tim ini bertugas mengawal semua sumber pendapatan, mulai dari pajak, aset, BUMD, kerja sama swasta, hingga investasi,” ujarnya.

BUMD juga akan diberi target dividen yang meningkat tiap tahun. Jika ada yang stagnan, opsi restrukturisasi atau bahkan pelepasan saham akan dipertimbangkan. Sementara proyek KPBU disusun dengan jadwal yang jelas, dari studi kelayakan hingga penandatanganan kontrak.

“Tak kalah penting, sektor unggulan untuk investasi dan ekspor dipilih secara spesifik, seperti pariwisata, pertanian olahan, dan energi terbarukan. Insentif non-fiskal berupa percepatan perizinan dan penyediaan lahan bebas sengketa juga akan dipersiapkan,” katanya.

Untuk menghasilkan quick wins dalam satu tahun, Pemprov menargetkan sensus pajak kendaraan bermotor, lelang lima aset idle, pilot project integrasi pajak dengan dua kabupaten/kota besar, serta penerapan kontrak kinerja bagi seluruh BUMD.

“Dengan strategi bertahap tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis dapat mewujudkan kemandirian fiskal di tahun 2030, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat,” ujarnya.

Belum Mandiri Secara Fiskal

Sebelumnya, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar mencatat, rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) di Sumbar masih berkisar pada angka 21 persen dari total pendapatan daerah. Selebihnya, sekitar 79 persen merupakan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat.

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif tinggi, namun masih cenderung fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, tingkat kemandirian Pemprov Sumbar tercatat sebesar 46,92 persen. Angka tersebut naik menjadi 48,75 persen pada 2024. Sementara hingga semester I tahun 2025, tingkat kemandiri Pemprov Sumbar masih berkisar pada angka 46,19 persen.

Di tingkat kabupaten/kota, ibu kota provinsi mencatatkan tingkat kemandirian fiskal paling tinggi, namun juga cenderung fluktuatif, bahkan menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, tingkat kemandirian fiskal Kota Padang tercatat sebesar 36,14 persen. Angka itu turun menjadi 28,04 persen pada 2024. Sementara pada 2025, hingga semester I, tingkat kemandirian fiskal Pemko Padang tercatat sebesar 31,81 persen.

Di sisi lain, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal terendah di Sumbar. Dalam tiga tahun terakhir, Mentawai hanya mencatatkan tingkat kemandirian fiskal sebesar 5,49 persen pada 2023, 6,26 persen pada 2024, dan 6,18 persen pada 2025 (semester I).

Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Mohammad Dody Fachrudin menjelaskan, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah dapat diukur dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah.

“Jika melihat data yang ada, memang bisa dikatakan bahwa Sumbar belum mandiri secara fiskal. Dalam tiga tahun terakhir, tingkat kemandirian fiskal pemda di Sumbar masih berada pada angka rata-rata 21 persen. Bahkan, bila kita melihat lebih jauh, ada daerah yang dalam tiga tahun terakhir tingkat kemandiriannya masih di bawah 10 persen, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman,” kata Dody kepada Haluan, beberapa waktu yang lalu.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, Dody menambahkan, tingkat kemandirian fiskal Sumbar bahkan termasuk salah satu yang paling rendah. Daerah-daerah lain di Indonesia, lebih-lebih di Pulau Jawa, sudah mencatatkan kemandirian fiskal di atas 50 persen.

“Di Lampung saja—dulu sebelum di Sumbar saya dinas di Lampung—itu tingkat kemandirian fiskalnya sudah di atas 50 persen. Walaupun mungkin di tingkat kabupaten angkanya sebenarnya tidak jauh berbeda dari Sumbar,” katanya.

Oleh karena itulah, ujar Dody, hal ini harus menjadi catatan penting bagi pemda di Sumbar. Angka tingkat kemandirian fiskal ini tak hanya menunjukkan ketergantungan daerah terhadap kucuran dana pusat, melainkan juga betapa capaian PAD masih belum bisa mendongkrak perekonomian daerah. (h/isr)