HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus menunjukkan sikap serius menekan angka stunting, dengan membangun dukungan dan kerja sama semua pihak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar, Richi Aprian selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tanah Datar saat diskusi panel kasus stunting di Aula Hotel Pagaruyung, Kamis (27/10/2922).
Wabup Richi Aprian sampaikan sesuai dengan hasil SSGI (Study Status Gizi Indonesia) Tahun 2021 angka prevalensi stunting di Tanah Datar adalah 21,5 persen. angka ini cukup tinggi, walaupun berada di bawah angka prevalensi provinsi Sumatra Barat yaitu 23,3 persen. Dan juga di bawah angka prevalensi nasional, yaitu 24,4 persen, namun sesuai dengan target yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo angka prevalensi stunting sudah harus menyentuh angka 14 persen pada 2024 nanti.
Menyikapi hal tersebut, kata Wabup, ini menjadi perhatian bagi kita semua, perlu kerja keras, melakukan koordinasi dan kerja sama konvergensi semua pihak untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting. Untuk itu, dia mengimbau kepada semua lintas sektor agar bisa bekerja sama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Tanah Datar.
“Saya berharap melalui kegiatan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan kasus stunting yang ada di sekitar kita, apa saja faktor penyebabnya, bagaimana terjadinya, dan apa rekomendasi tim pakar untuk bisa ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada masa yang akan datang,” kata wabup.
Wabup juga katakan, di samping penurunan angka stunting dengan variabel yang cukup besar, salah satu yang harus segera diatasi juga terkait dengan masalah sanitasi yang layak bagi sebagian masyarakat di Tanah Datar.
“Bapak/Ibu ini yang menjadi PR kita di Tanah Datar, karena masih banyak daerah-daerah yang rumah masyarakatnya belum memiliki sanitasi yang layak. Ini akan kita jadikan program prioritas, di samping anak-anak yang memang sudah stunting,” katanya.
Wabup menambahkan, selain lintas OPD pemerintah daerah juga terus berupaya melibatkan semua pihak yang diawali dengan semangat dan nilai–nilai gotong royong, serta kekeluargaan, tentunya dengan bersama ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, orang kampuang maupun orang rantau, semua dilibatkan untuk membantu program percepatan penurunan stunting ini.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati dalam sambutannya mengatakan bahwa rapat diskusi yang dilaksanakan saat ini untuk mengevaluasi kasus audit stunting di wilayah Sumatra Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar yang saat ini telah menjadi isu prioritas nasional dengan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.
Fatmawati mengatakan bahwa BKKBN Sumbar telah membentuk Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN PASTI) yang beranggotakan 1.000 orang yang tersebar di kabupaten/kota se-Sumbar yang bertugas audit kasus stunting.
“Salah satu strategi yang dilakukan melalui percepatan penurunan stunting, dengan mencari penyebab terjadinya kasus stunting di tiap-tiap wilayah sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serup, untuk itu diharapkan keseriusan seluruh pihak mendukung kegitan tersebut,” ujarnya.
Hadir pada acara tersebut Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatra Barat, Fatmawati, Kepala Dinas Kesehatan Yesrita, Kepala Dinas PMDPPKB Nopendril, Ketua GOW Tanah Datar, Petty Richi Aprian, tim pakar audit stunting, camat dan wali nagari. (*)